Kutacane— agaranews.com
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, yang berlangsung pada Selasa, 10 Juni 2025, di Oproom Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum ini dibuka secara resmi oleh Bupati Aceh Tenggara, H.M. Salim Fakhry, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya penyusunan RPJMD sebagai dokumen strategis pembangunan daerah. Menurutnya, RPJMD harus disusun secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku agar mampu menjadi pedoman yang jelas bagi arah pembangunan lima tahun ke depan.
“RPJMD merupakan instrumen penting dalam menentukan arah, tujuan, dan strategi pembangunan. Kita harus memastikan bahwa penyusunannya tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga substantif, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Salim Fakhry.
Forum konsultasi publik ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan tenaga ahli di bidang perencanaan pembangunan. Kegiatan meliputi pemaparan materi serta diskusi interaktif yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari instansi pemerintah, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk menyerap aspirasi dan mendapatkan masukan guna memperkaya substansi RPJMD.
Beberapa tujuan utama dari penyusunan RPJMD 2025–2029 antara lain adalah menentukan arah pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara, merumuskan strategi yang tepat guna dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Tenggara berperan sebagai koordinator teknis dalam proses penyusunan RPJMD. Bappeda bertanggung jawab dalam pengumpulan dan analisis data pembangunan serta menyiapkan rancangan dokumen yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRK Aceh Tenggara.
Melalui pelaksanaan forum ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berharap penyusunan RPJMD ke depan dapat berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang mampu menjawab tantangan pembangunan serta kebutuhan masyarakat daerah secara nyata.
Ady
