Kutacane | agaranewa.Com – Kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang merazia kendaraan berpelat BL asal Aceh di wilayah Sumut menuai kecaman keras dari DPR Aceh. Sekretaris Komisi VII DPR Aceh, Yahdi Hasan, menilai kebijakan tersebut emosional, tendensius, dan berpotensi memecah keharmonisan antarwilayah bertetangga.
“Saya mengecam keras tindakan Gubernur Sumut yang menghentikan kendaraan asal Aceh dan memaksa pemiliknya mengganti plat BL menjadi BK. Ini bukan sekadar salah prosedur, tapi juga bisa memicu konflik horizontal,” tegas Yahdi Hasan kepada media, Minggu (29/9/2025).
Yahdi, yang mewakili Daerah Pemilihan VIII meliputi Aceh Tenggara dan Gayo Lues, menyatakan bahwa selama tiga periode menjadi anggota DPR Aceh, baru kali ini ia menyaksikan kebijakan yang dianggap memperkeruh hubungan antara Aceh dan Sumut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selama ini hubungan kedua daerah sangat baik. Bahkan Aceh Tenggara berbatasan langsung dengan Tanah Karo. Jangan sampai satu kebijakan gegabah dari seorang gubernur memantik pertikaian antarwarga,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa seharusnya ada komunikasi dan koordinasi antarpemerintah daerah sebelum kebijakan semacam ini diterapkan. “Sosialisasi yang intens dan pendekatan persuasif lebih dibutuhkan, bukan langkah koersif yang justru menyinggung perasaan masyarakat Aceh,” lanjut Yahdi.
Politisi Partai Aceh ini juga menyinggung sikap Bobby Nasution yang dinilai kerap memantik ketegangan dengan Aceh. “Apakah Bobby Nasution belum move on dari isu sengketa empat pulau yang ingin dicaplok Sumut? Ini menjadi pertanyaan mendasar bagi kami di Aceh,” sindirnya.
Yahdi mempertanyakan motif di balik tindakan razia yang menyasar kendaraan berpelat BL. Ia menyebut selama ini banyak gubernur yang menjabat di kedua provinsi, namun tak pernah memicu keributan semacam ini.
“Selama ini, para pemimpin Aceh dan Sumut mampu menjaga hubungan baik dan harmonis. Tapi sejak Bobby menjabat, seolah-olah selalu ada friksi. Ada apa sebenarnya?” tanya Yahdi dengan nada serius.
Ia pun mengingatkan agar jangan sampai masyarakat yang selama ini hidup rukun di wilayah perbatasan menjadi korban adu domba kebijakan politik.
“Aceh bukan pihak yang mencari masalah. Tapi bila warga kami ditekan dan diperlakukan semena-mena, kami tidak akan tinggal diam. Pemerintah pusat harus turun tangan sebelum situasi ini berkembang menjadi konflik yang lebih luas,” pungkas Yahdi.
Ady Gegoyong
