Brekingnews/ Aceh Tenggara | agaranews.com.online – Fenomena perceraian di kalangan aparatur pemerintahan kembali mencuat. Data BKPSDM Aceh Tenggara mencatat, sejak Januari hingga Oktober 2025, sedikitnya 14 Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten itu menggugat cerai suaminya. Jumlah ini menandai tren peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Setiap bulan ada dua hingga empat ASN yang mengajukan gugatan cerai. Mayoritas penyebabnya karena faktor ekonomi,” ungkap Kepala BKPSDM Aceh Tenggara, Syafaruddin, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, ketimpangan penghasilan menjadi pemicu utama. Banyak kasus di mana istri yang berstatus ASN memiliki pendapatan lebih besar dibanding suami. Kondisi itu memunculkan gesekan dalam rumah tangga, mulai dari persoalan ego, komunikasi, hingga rasa tidak dihargai.
“Rata-rata karena istri ASN berpenghasilan lebih besar daripada suami. Akhirnya terjadi konflik berkepanjangan dan berujung perceraian,” jelas Syafaruddin.
Berdasarkan data instansi, ASN yang paling banyak menggugat berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) — dua dinas yang memang didominasi oleh tenaga perempuan.
Namun demikian, BKPSDM tidak serta merta mengeluarkan izin perceraian. Setiap pengajuan wajib melalui proses pembinaan dan mediasi selama maksimal enam bulan, melibatkan pimpinan OPD dan tim psikologis internal.
“Tidak langsung kami izinkan. ASN diberi kesempatan untuk rujuk dulu. Ada yang berhasil kembali, tapi ada juga yang tetap memilih berpisah,” tambahnya.
Syafaruddin menegaskan, meningkatnya kasus perceraian ini menjadi alarm serius bagi kalangan ASN, terutama bagi mereka yang terlalu sibuk mengejar karier hingga melupakan keseimbangan rumah tangga.
> “ASN harus sadar, sukses karier tanpa keharmonisan keluarga itu rapuh. Keduanya harus sejalan,” tegasnya.
BKPSDM berencana memperkuat program pembinaan keluarga ASN agar fenomena serupa tidak terus berulang. Sebab, di balik seragam dan jabatan, para ASN tetap manusia yang tidak lepas dari tekanan sosial dan ekonomi. Ady Gegoyong



































