Brekingnews// ACEH BESAR // agaranews.com.online — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti kejanggalan serius terkait perbedaan harga jual semen produksi PT Solusi Bangun Andalas (SBA), di mana harga semen di Medan, Sumatera Utara, justru lebih murah dibandingkan di Aceh — padahal pabriknya sendiri berada di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.
Fakta mengejutkan itu diungkap langsung oleh Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat melakukan kunjungan kerja (reses) masa persidangan I tahun 2025–2026 ke fasilitas produksi PT SBA, Jum’at (24/10/2025).
> “Semen yang dikirim ke Medan dan kembali lagi ke Aceh justru lebih murah harganya. Ini sangat tidak masuk akal. Kenapa bisa lebih murah di luar daerah?”
— tegas Saleh Partaonan Daulay dalam pertemuan dengan manajemen PT SBA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Saleh, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan distribusi dan lemahnya kontrol pasar yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Ia menilai kebijakan harga seperti itu bukan hanya merugikan masyarakat Aceh sebagai daerah produsen, tetapi juga menghambat daya saing industri semen lokal di tanah sendiri.
Komisi VII DPR RI mendesak induk perusahaan PT SBA agar segera menertibkan tata niaga dan sistem distribusi, serta melakukan pengawasan harga secara transparan dan berkeadilan.
Selain isu harga, Saleh dan tim Komisi VII juga menyoroti berbagai persoalan lain di lapangan, seperti:
Belum optimalnya penggunaan mesin produksi yang berdampak pada efisiensi pabrik;
Perlunya penertiban aktivitas penggerukan klinker di pelabuhan agar sesuai standar lingkungan dan keselamatan kerja;
Serta minimnya kontribusi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap masyarakat sekitar kawasan industri Lhoknga.
“Kami minta Kementerian Perindustrian menindaklanjuti hasil temuan ini secara menyeluruh. Persoalan harga, efisiensi produksi, hingga penyaluran CSR harus diperbaiki agar industri semen di Aceh benar-benar mampu bersaing dan memberi manfaat bagi daerah,” tegas Saleh menutup pertemuan tersebut.
Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ini turut dihadiri sejumlah anggota dewan, pejabat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta perwakilan Pemerintah Aceh. Sementara dari pihak perusahaan, hadir manajemen PT Solusi Bangun Andalas yang memberikan penjelasan terkait mekanisme produksi, distribusi, dan kebijakan harga yang selama ini diterapkan.
Hingga kini, publik menanti langkah nyata pemerintah dan perusahaan dalam menindaklanjuti sorotan DPR tersebut. Sebab, masyarakat Aceh menilai tidak logis bila produk daerah sendiri justru dijual lebih mahal di rumah sendiri. Ady Gegoyong
