Pekanbaru, AgaraNews.com // Sekretaris Umum DPP Solidaritas Pers Indonesia (SPI), Sabam Tanjung, mempertanyakan progres 35 proyek revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Riau yang ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025. Ia menyayangkan minimnya perhatian dan kepedulian Kabid SMK Dinas Pendidikan Riau, Taufik Hidayat, terhadap pelaksanaan proyek strategis tersebut.
Program revitalisasi SMA dan SMK merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, terutama kesiapan lulusan SMK agar lebih kompetitif di dunia kerja. Program ini mencakup pembangunan serta perbaikan ruang praktik, laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan melibatkan sekolah serta masyarakat.
Sebelumnya, Kemendikdasmen RI menyetujui revitalisasi 25 SMA, 35 SMK, dan 1 SLB Di Provinsi Riau, telah dituangkan dalam surat keputusan (SK) resmi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun hingga kini, Sabam melihat progres di lapangan masih buram dan minim transparansi.
Kabid SMK Diduga Jarang Hadir di Kantor Sejak Dilantik
Taufik Hidayat dilantik oleh Gubernur Riau Abdul Wahid bersama 30 pejabat eselon III pada Kamis, 15 Mei 2025. Namun sejumlah pegiat pendidikan menilai sejak dilantik, Taufik hampir tidak pernah terlihat di ruang kerjanya di Dinas Pendidikan.
Sabam menilai ketidakhadiran tersebut berdampak langsung terhadap lemahnya koordinasi, monitoring, dan pengawasan, terutama terkait:
* perkembangan pendidikan vokasi di Riau,
* capaian SMK PK,
* perkembangan BLUD SMK,
* serta progres 35 proyek revitalisasi yang segera memasuki batas akhir pekerjaan.
“Kalau tidak sanggup menjadi Kabid SMK, sebaiknya mengundurkan diri. Publik berhak mengetahui apa saja capaian dan progres yang dikerjakan selama menjabat. Ini menyangkut masa depan SMK di Riau,” tegas Sabam.
*SPI Desak Evaluasi Kepala Disdik, Sekretaris Disdik, dan Kabid SMK*
Sabam meminta Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk mengevaluasi struktur pimpinan di Dinas Pendidikan, mulai dari:
* Kepala Disdik, Erisman Yahya,
* Sekretaris Disdik, Arden Simeru,
* serta Kabid SMK, Taufik Hidayat.
Menurutnya, muncul banyak masalah sejak pejabat non-pendidik atau pejabat yang tidak memiliki rekam jejak vokasi ditempatkan pada posisi strategis.
“Tidak heran jika mereka tampak ketakutan terhadap media. Kantor Disdik pun dibuat dengan pengamanan ketat. Padahal fungsi pelayanan publik mestinya terbuka, bukan eksklusif,” ujar Sabam.
*Sorotan Terbesar: Dugaan Penyimpangan Proyek Revitalisasi di SMKN 1 Perhentian Raja*
Salah satu proyek yang disorot tajam oleh publik dan LSM adalah Revitalisasi SMKN 1 Perhentian Raja di Kabupaten Kampar.
Media TABLOIDTIRAI.COM sebelumnya memberitakan dugaan penyimpangan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang diduga dibangun tanpa fondasi beton sesuai standar. Padahal proyek tersebut bernilai Rp613 juta lebih, bersumber dari APBD Riau 2025.
Temuan di lapangan menunjukkan :
* Fondasi bangunan diduga hanya menggunakan tumpukan bata merah** yang disemen seadanya.
* Tidak ditemukan papan proyek saat tim LSM dan media meninjau lokasi.
* Pekerja terlihat mengambil papan proyek dari tempat lain setelah didesak wartawan.
Ketua LSM KPK Nusantara Kabupaten Kampar, Dedi Osri, S.H., mengkritik keras proses tersebut.
“Dana 600 juta lebih, tapi fondasinya hanya bata? Ini bukan dinding pagar kebun, ini bangunan sekolah anak negeri!” tegas Dedi.
Ia menambahkan bahwa :
* Penggunaan bata untuk fondasi melanggar standar Permen PUPR Nomor 22/2018**,
* Tidak sesuai SNI 2847:2019
* dan memiliki potensi kerugian negara hingga puluhan juta rupiah.
LSM KPK Nusantara berkomitmen melaporkan temuan ini ke Kejaksaan Tinggi Riaudan Inspektorat.
“Jika ada pengurangan spesifikasi, itu bukan hanya kesalahan teknis. Itu bisa masuk ranah pidana Tipikor,” tegas Dedi.
*Fakta Baru : Proyek SMKN 1 Perhentian Raja Senilai Hampir Rp3 Miliar Juga Disorot*
Selain proyek RKB Rp613 juta, proyek revitalisasi SMKN 1 Perhentian Raja senilai Rp2,984 miliar yang bersumber dari APBN Tahun 2025 juga menjadi sorotan.
Proyek tersebut mencakup:
* 2 ruang kelas
* 1 laboratorium
* 1 ruang pustaka
* 3 kamar mandi (9 unit toilet)
Namun kondisi fisik di lapangan dianggap tidak sebanding dengan nilai anggaran.
LSM KPK Nusantara menemukan :
* Tidak adanya papan proyek pada seluruh titik pekerjaan,
* Kualitas pekerjaan terkesan asal jadi,
* Dugaan mark up dan pengurangan volume pekerjaan.
“Dengan anggaran hampir Rp3 miliar, hasilnya tidak masuk akal. Kami menduga kuat adanya penyelewengan,” ujar Dedi.
Saat dikonfirmasi, Kepala SMKN 1 Perhentian Raja, Masnur K, M.Pd, justru mengaku tidak mengetahui detail pekerjaan proyek yang berlangsung di sekolahnya.
“Saya tidak tahu karena proyek ini bersumber dari DAU. Silakan hubungi kontraktor,” ujarnya singkat.
Masnur bahkan langsung memberikan nomor kontraktor kepada wartawan, tanpa penjelasan teknis terkait pelaksanaan proyek di wilayah sekolahnya sendiri.
Sabam Tanjung menegaskan bahwa SPI mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek pendidikan di Riau.
“Ini menyangkut masa depan anak-anak Riau. Pendidikan jangan dijadikan proyek bancakan. Jika ada dugaan korupsi, aparat harus turun tangan,” tegas Sabam.
Ia memastikan bahwa SPI akan terus mengawal seluruh proyek revitalisasi hingga tuntas dan transparan.( ST/Lia Hambali)
