Mandailing Natal, AgaraNews.com //.Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bukit Malintang kembali menuai sorotan publik. Kali ini, kritik datang dari Satuan Mahasiswa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (SATMA AMPI) Kabupaten Mandailing Natal.
Bendahara SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh, secara terbuka mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait agar mengevaluasi bahkan memutus kerja sama dengan yayasan pengelola MBG yang dinilai tidak patuh standar operasional prosedur (SOP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Desakan tersebut muncul menyusul klarifikasi pihak pengelola dapur MBG yang dinilai tidak sejalan dengan hasil temuan Puskesmas setempat, khususnya terkait penggunaan air dalam aktivitas dapur program.
“Jika klarifikasi pengelola tidak sejalan dengan temuan Puskesmas, ini sudah cukup menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi dan memutus kerja sama. Program sebesar MBG tidak boleh dijalankan dengan standar yang abu-abu,” tegas Muhammad Saleh.
Menurutnya, ketidaksinkronan antara laporan pengelola dan hasil pemeriksaan tenaga kesehatan merupakan alarm serius terhadap kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lapangan.
Saleh juga mengungkapkan bahwa biaya operasional yayasan pengelola MBG disebut mencapai Rp6 juta per hari. Namun, kondisi faktual di dapur dinilai belum mencerminkan penerapan SOP yang layak dan profesional.
“Anggaran operasional mencapai Rp6 juta per hari, tapi faktanya masih ditemukan dugaan pelanggaran SOP. Ini sangat ironis dan patut dipertanyakan ke mana efektivitas anggaran tersebut dialokasikan,” ujarnya.
Ia menilai, dengan anggaran sebesar itu, kebutuhan mendasar seperti air bersih, sanitasi dapur, serta standar keamanan pangan seharusnya sudah terpenuhi tanpa menimbulkan polemik publik.
Lebih jauh, SATMA AMPI Madina menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat MBG tidak boleh dikompromikan dengan alasan teknis maupun administratif pengelola.
“SATMA AMPI Madina tidak menolak program MBG. Yang kami tolak adalah pengelolaan yang tidak profesional dan tidak patuh SOP. Jika yayasan tidak mampu menjalankan standar, maka kerja sama wajib dihentikan dan diganti,” tegas Saleh.
Sebagai langkah konkret, SATMA AMPI mendesak Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk segera melakukan audit menyeluruh dan transparan terhadap pengelolaan MBG di Bukit Malintang.
Organisasi kepemudaan tersebut menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar benar-benar berjalan sesuai tujuan awal, transparan, serta menjamin kesehatan dan keselamatan peserta didik sebagai penerima manfaat utama.
(Magrifatulloh/Lia Hambali).
