Tanah Karo, AgaraNews .com // Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., memimpin Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Karo Tahun 2026 di Aula Rakoetta Brahmana, Kantor Bupati Karo, Kamis (19/02/2026). Rapat ini bertujuan untuk memulai tahapan Evaluasi Mandiri KLA Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung sejak 18 Februari hingga 30 April 2026 mendatang.
Dalam arahannya, Bupati Karo menekankan bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang berkelanjutan. “Pertemuan ini adalah momen penting bagi kita semua dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Mandiri KLA Kabupaten Karo Tahun 2026. Saya berharap setiap OPD dan stakeholder dapat bersinergi memberikan data dan dokumen yang dibutuhkan secara akurat,” ujar Bupati Karo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Karo juga memaparkan bahwa pada tahun 2025, Kabupaten Karo telah berhasil meraih penghargaan KLA tingkat Pratama. Namun, ia mendorong seluruh tim untuk tidak berpuas diri dan terus meningkatkan capaian.
“Lima klaster utama pemenuhan hak anak yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Karo adalah: Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya, serta Perlindungan Khusus,” tegas Bupati Karo.
Di akhir sambutannya, Bupati Karo berharap melalui penguatan sumber daya manusia dan pemenuhan hak anak, visi besar daerah dapat tercapai. “Usaha pemenuhan hak anak ini adalah bagian dari upaya kita menuju Karo Beriman, Karo Berbudaya, Karo Modern, dan Karo Unggul guna mewujudkan Kabupaten Karo yang sejahtera dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Rapat ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Ketua Pengadilan Negeri Karo, Kasat Satres Perlindungan Anak (PPA) & Perlindungan Pekerja dan Orang Rentan (PPO) Polres Tanah Karo, dan lainnya. Mereka membahas strategi untuk meningkatkan capaian KLA Kabupaten Karo dan mewujudkan Kabupaten Karo yang layak anak. (Lia Hambali)
Sumber : Diskominfo
