Kutacane, agaranews.com — Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, menegaskan pentingnya pembenahan internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat dan terpercaya di daerah.
Penegasan itu disampaikan menyusul temuan kondisi Dinas Pangan yang dinilai tidak terawat, meski menerima anggaran rutin ratusan juta rupiah setiap tahun. Temuan tersebut didapat saat inspeksi pasca Idul Fitri 1447 H.
Menurut Bupati, pengelolaan anggaran yang tidak optimal bukan hanya berdampak pada pelayanan publik, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kebersihan, kedisiplinan, dan transparansi adalah cerminan manajemen. Kalau hal dasar saja tidak diperhatikan, bagaimana kita bisa meyakinkan investor?” ujarnya.
Ia menilai, sektor pangan memiliki peran strategis dalam mendukung investasi, khususnya di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Namun, kondisi internal yang lemah dikhawatirkan menjadi hambatan dalam menarik minat investor untuk menanamkan modal di Aceh Tenggara.
Selain itu, Bupati juga menyoroti adanya indikasi kurangnya koordinasi internal dalam pengelolaan anggaran di dinas tersebut. Hal ini dinilai perlu segera dibenahi demi menciptakan sistem kerja yang profesional dan akuntabel.
Melalui Sekretaris Daerah, Yusrizal, Bupati telah menginstruksikan langkah cepat berupa pembersihan lingkungan kantor serta evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran.
Pengamat kebijakan publik menilai, langkah tegas ini dapat menjadi sinyal positif bagi dunia usaha, bahwa pemerintah daerah serius dalam membangun tata kelola yang transparan dan efisien.
Pembenahan OPD, khususnya di sektor strategis seperti pangan, diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah serta membuka peluang investasi yang lebih luas di Aceh Tenggara.
Bupati pun menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan langsung guna memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
(Ad
