Sidoarjo, AgaraNews.com – Politik seharusnya menjadi ruang bagi argumen terbaik, bukan sekadar adu sentimen atau kekuatan pendukung. Sebagai seorang aktivis, penulis, dan pewarta, keterlibatan saya dalam dunia politik didasari oleh pemikiran bahwa setiap kebijakan harus diasuh dengan argumen yang kuat dan rasional. Siapa pun yang memiliki argumen terbaik, berhak mengajukannya sebagai dalil tanpa perlu adanya sentimen pribadi.
Saya akan terus memberikan kritik dan argumen guna memastikan adanya kesetaraan dalam berpendapat. Hal ini penting agar sebuah gagasan dinilai karena kualitasnya, bukan karena siapa yang mendukungnya. Dalam memilih calon pemimpin—mulai dari tingkat Kepala Desa, Bupati, hingga jabatan publik lainnya—kita harus menerapkan prinsip-prinsip yang fundamental.
Prinsip pertama yang harus diuji bukanlah elektabilitas, melainkan etikabilitas. Kita harus melihat rekam jejak moral sang calon pemimpin: apakah ia pernah berbohong atau terlibat dalam tindakan tidak terpuji seperti pencurian atau korupsi. Etika adalah pondasi utama sebelum melangkah ke tahap pengujian berikutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika secara etikabilitas ia dinyatakan layak, barulah kita menguji aspek kedua, yaitu intelektualitas. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk berdebat dan berdiplomasi dengan pemimpin dari luar daerahnya. Perdebatan bukan sekadar retorika, melainkan konstruksi berpikir dan kemampuan mengelola pikiran dengan logika yang sehat. Pemimpin harus mampu mengunyah konsep ilmu pengetahuan dan memahami sejarah untuk membangun wilayahnya.
Setelah seorang calon pemimpin lolos uji etikabilitas dan intelektualitas, barulah kita mengizinkannya untuk diuji secara elektabilitas. Logika urutan ini harus dijaga agar kita tidak hanya mendapatkan pemimpin yang populer, tetapi pemimpin yang bermoral dan cerdas dalam memimpin rakyatnya. (Arif Garuda)
