Skandal Alih Fungsi Fasum di Meruya Utara : Dugaan SHM Palsu dan Banner PBG Mencurigakan

Jakarta Barat, AgaraNews .com // Sebuah skandal alih fungsi Fasilitas Umum (Fasum) di Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, telah memicu kecurigaan dan protes dari warga setempat. Lapangan padel yang dibangun di atas tanah aset daerah berstatus Fasum diduga kuat telah dialihfungsikan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama perorangan atau PT.

Kasus ini melanggar aturan ketat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melarang pembangunan lapangan padel di zona perumahan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah mengeluarkan keputusan tegas pada Februari 2026 yang melarang keras perizinan baru lapangan padel di kawasan perumahan.

Warga setempat telah menyampaikan penolakan terhadap pembangunan ini sejak awal, namun tidak digubris. Pengurus RW 04 setempat, Hendra, mengaku telah berupaya melakukan pencegahan secara persuasif, namun pengembang tetap bandel.

Kecurigaan semakin memuncak saat meneliti banner PBG yang dipasang di lokasi. Awak media menemukan sejumlah kejanggalan fatal yang mengindikasikan dokumen tersebut bisa jadi palsu atau setidaknya tidak valid.Masyarakat Meruya Utara menuntut tindakan tegas dan meminta Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, dan Kepala BPN Nasional untuk turun tangan melakukan audit terhadap sertifikat tanah dan dokumen PBG proyek ini.

Kronologi Kasus :

– Februari 2026: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengeluarkan keputusan tegas yang melarang keras perizinan baru lapangan padel di kawasan perumahan.

– 18 April 2026: Warga setempat melaporkan kasus ini ke media dan meminta tindakan tegas.

– 18 April 2026: Pengurus RW 04 setempat, Hendra, mengaku telah berupaya melakukan pencegahan secara persuasif, namun pengembang tetap bandel.

Pertanyaan :

– Bagaimana mungkin tanah Fasum bisa beralih menjadi SHM?

– Bagaimana bangunan yang jelas melanggar zonasi dan belum memenuhi syarat rekomendasi teknis bisa terus dibangun?

– Apakah ada jaringan “cukong” yang mampu membelokkan hukum di tingkat kecamatan hingga kota?.(Lia Hambali)

Jurnalis : Irma