Kutacane , agaranews .com// Pagi itu, langkah kaki rombongan dari Aceh Tenggara terasa lebih dari sekadar kunjungan dinas. Ada harapan yang dibawa jauh dari tepian hutan Leuser menuju ruang-ruang kebijakan di ibu kota. Senin, 20 April 2026, Bupati Aceh Tenggara, H. Muhammad Salim Fakhry, SE., MM., bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ahmad Yani, SH., MM., hadir langsung di Kementerian Lingkungan Hidup, membawa satu tujuan besar: memastikan hutan tetap lestari, dan masyarakat ikut sejahtera.
Di balik meja audiensi, pertemuan dengan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Rasio Ridho Sani, serta jajaran Direktorat terkait termasuk Haryo Pambudi, berlangsung hangat namun penuh makna. Bukan sekadar formalitas, diskusi mengalir membahas masa depan kawasan yang menjadi kebanggaan Aceh Tenggara—Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), hutan lindung, dan kawasan konservasi yang selama ini menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati.
Bupati Salim Fakhry membuka pembicaraan dengan nada tegas namun penuh harap. Ia menggambarkan bagaimana hutan-hutan di Aceh Tenggara bukan hanya hamparan pepohonan, tetapi sumber kehidupan. Di sanalah masyarakat menggantungkan harapan, sekaligus menjaga warisan alam yang tak ternilai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Leuser ini bukan hanya milik kami, tapi milik dunia. Namun, masyarakat kami yang berada di sekitarnya juga harus merasakan manfaatnya,” ungkapnya.
Salah satu gagasan besar yang dibawa dalam audiensi itu adalah skema dana karbon. Sebuah konsep yang kini mulai dilirik sebagai jalan tengah antara pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi. Dengan menjaga hutan tetap utuh, daerah berpeluang mendapatkan insentif dari pengurangan emisi karbon—sebuah peluang yang ingin diperjuangkan Aceh Tenggara.
Di ruang itu, diskusi berkembang. Bagaimana mekanismenya? Apa saja syaratnya? Dan bagaimana agar masyarakat benar-benar menjadi bagian dari sistem tersebut, bukan sekadar penonton? Semua dibahas dengan serius.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ahmad Yani, menambahkan bahwa tantangan di lapangan tidak ringan. Tekanan terhadap hutan, persoalan limbah, hingga keterbatasan fasilitas menjadi realitas yang dihadapi setiap hari.
“Kami butuh dukungan nyata, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran. Daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam menghadapi persoalan lingkungan yang semakin kompleks,” ujarnya.
Pihak Kementerian Lingkungan Hidup merespons positif. Mereka melihat keseriusan Aceh Tenggara sebagai modal penting untuk membangun kerja sama yang lebih konkret ke depan. Beberapa peluang kolaborasi pun mulai terbuka, termasuk penguatan program pengendalian pencemaran dan pengembangan skema berbasis karbon.
Namun lebih dari itu, audiensi ini menjadi simbol. Bahwa daerah tidak lagi hanya menunggu, tetapi aktif datang membawa gagasan, menawarkan solusi, dan memperjuangkan kepentingannya secara langsung.
Di luar ruang pertemuan, perjalanan ini mungkin terlihat sederhana. Tapi bagi Aceh Tenggara, ini adalah langkah panjang menuju masa depan. Sebuah upaya agar hutan tetap hijau, sungai tetap mengalir jernih, dan masyarakat bisa hidup lebih sejahtera tanpa harus mengorbankan alam.
Langkah “jemput bola” yang dilakukan Bupati Salim Fakhry dan jajaran menjadi bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari keberanian untuk bergerak. Dari Aceh Tenggara, suara itu kini sampai ke pusat—membawa pesan bahwa menjaga alam bukan hanya kewajiban, tetapi juga peluang untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ady
