Medan, AgaraNews .com //.Ratusan massa gabungan elemen masyarakat di bawah bendera Dewan Peduli Negri (DPN) melakukan demonstrasi di depan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I, Jalan Suka Mulia, Rabu (6/5/2026). Aksi demonstrasi berubah menjadi panas hingga ban bekas dibakar, sebagai bentuk protes keras atas ketidakadilan yang menmen Busrok Anthony dan dugaan kelalaian pimpinan yang menutup mata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Massa yang terdiri dari buruh, mahasiswa, komunitas Ojol, dan masyarakat sipil memadati jalanan dengan teriakan “SAVE BUSROK”. Mereka menuntut keadilan untuk Busrok Anthony, yang merupakan pegawai aktif Kanwil DJP Sumut I yang sejak tahun 2021 membongkar dugaan kejanggalan dan pelanggaran di instansi tersebut.
Koordinator Aksi, Muhammad Reza, menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah oleh praktik pemers. “Kami tidak akan biarkan pejabat sesuka hati mempok hak rakyat, sementara pimpinan cuma bisa diam dan tutup mata,” ujarnya.
Fakta latar belakang kasus ini adalah Busrok Anthony yang sejak tahun 2021 berani membongkar dugaan kejanggalan dan pelanggaran di instansi tersebut, namun justru mendapat perlakuan tidak adil hingga dimutasi pada tahun 2023.
Massa mengajukan 6 tuntutan, yaitu :
1. Buka data: Transparansi penuh soal outsourcing dan BPJS, stop permainan data!
2. Audit K3: Jangan mainkan nyawa pekerja, pertanggung jawabkan keselamatan!
3. Bongkar korupsi: Usut tuntas kegiatan fiktif di Lantai 6 yang diduga jadi ajang makan uang negara!
4. Bayar hak Busrok : Lunasi gaji yang dipotong curang, hentikan perampasan!
5. Seret ke meja hijau: Copot dan hukum berat Eddi Wahyudi, Ariel Mindra, dan Belis Siswanto!
6. Beradu fakta: Hadirkan Busrok vs Belis, jangan ada yang lari dan sembunyi!
Massa membakar ban di depan gedung, memaksa pihak pengelola panik dan akhirnya mengizinkan audiensi. Namun, harapan pupus seketika karena pertemuan dengan Belis Siswanto dinilai hanya ngomong kosong dan tak ada solusi nyata.
“Besok pagi kami datang lagi dengan kekuatan besar lagi! Jangan harap kami diam selama hak belum cair dan pejabat bermasalah belum dicopot!” tegas Reza. (Neng)
