Jakarta, AgaraNews . Com // Umum DPP KNPI Haris Pertama,SH menilai munculnya Informasi Hoaks dan Fitnah yang menyerang Kapolri baru Jenderal Pol Suyudi Ario Seto merupakan upaya Murahan untuk mengganggu Sekaligus merusak Citra Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (*Polri*).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini dikatakan Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama,SH Saat Konfirmasi Dengan Agara News Com Selasa,06/10/2026 Sekitar Pukul 18.00 Wib Melalui Selularnya dari Jakarta.
Ketum DPP KNPI Haris PertamaSH meminta Masyarakat tidak mudah Terprovokasi oleh Informasi yang belum Terverifikasi, terlebih Ketika Informasi tersebut diarahkan untuk membangun Prasangka Negatif terhadap Pimpinan Institusi Negara.Ungkapnya.
“Hoaks dan Fitnah terhadap Kapolri baru adalah Fitnah Murahan yang tidak boleh dibiarkan. Ini bukan sekedar Persoalan menyerang Pribadi Jenderal Suyudi, tetapi sudah Masuk pada upaya Mengganggu dan Merusak Kepercayaan Publik terhadap Institusi Polri,” Ujar Haris Pertama,SH
Menurut Haris Pertama,SH Presiden Prabowo Subianto tentu memiliki Pertimbangan dalam Memilih dan Menetapkan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Karena itu, Pilihan Tersebut harus dihormati dan diberikan kesempatan untuk Membuktikan Kepemimpinannya dalam membawa Polri semakin Dekat dengan Masyarakat.
“Kita harus yakin bahwa pilihan Presiden Prabowo merupakan Pilihan terbaik untuk kepentingan-kepentingan Bangsa dan Negara. Karena itu, kita harus memberikan Dukungan kepada Kapolri baru untuk menjalankan Tugasnya dan Mewujudkan Polri yang semakin dekat dengan Masyarakat,” Ujarnya.
Lanjut Haris Pertama,SH mengatakan, Tagline Kepemimpinan Kapolri baru yang menekankan Kedekatan dengan Masyarakat harus diterjemahkan menjadi Agenda Nyata dalam Membangun Hubungan Antara Polisi dan Masyarakat.
Menurutnya, Institusi Kepolisian membutuhkan dukungan Publik karena tugas Polri tidak mungkin dijalankan hanya dengan Pendekatan Penegakan Hukum. Kepercayaan Masyarakat merupakan Modal penting agar Polisi dapat menjalankan Fungsi perlindungan, Pelayanan, Pengayoman, dan Penegakan Hukum secara efektif.
“Polri tidak bisa bekerja sendirian. Polisi membutuhkan kepercayaan Masyarakat, dan Masyarakat juga membutuhkan Polisi yang Profesional, Humanis, Responsif dan hadir ketika Masyarakat membutuhkan Perlindungan,”Katanya.
Di sisi lain, Haris Pertama,SH mengingatkan bahwa Derasnya penyebaran Hoaks, Fitnah, Manipulasi Informasi, dan Narasi Provokatif di Ruang Digital harus dilihat sebagai Persoalan serius. Menurutnya, Fenomena tersebut tidak lagi sekadar Persoalan Komunikasi atau kebebasan Berekspresi, tetapi dapat berkembang menjadi Perang Kognitif (,*Cognitive Warfare*) yang memengaruhi Cara Masyarakat memandang Institusi Negara dan Bangsanya Sendiri.
“Hoaks yang terus-menerus diproduksi dan disebarkan dapat membentuk Persepsi seolah-olah semua Institusi Negara buruk, semua kebijakan salah, dan tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Kalau ini dibiarkan, yang Rusak bukan hanya Citra satu Lembaga, tetapi Kepercayaan Publik terhadap Negara,” tegas Haris Pertama, SH
Ia menjelaskan, Perang Kognitif bekerja bukan Semata-mata dengan Kekuatan Fisik, melainkan dengan memengaruhi Persepsi, Emosi, keyakinan, dan cara berpikir masyarakat. Informasi yang salah jika diproduksi secara Masif dan berulang dapat menciptakan Persepsi yang dianggap sebagai Kebenaran.
“Ketika masyarakat terus dicekoki Informasi Negatif, Fitnah, dan kebohongan yang diproduksi secara berulang, lama-lama muncul Distrust. Masyarakat menjadi pesimis terhadap Institusi Negara, bahkan pesimis terhadap kemampuan Bangsanya sendiri. Inilah yang harus kita Waspadai,” Ujarnya.
Haris Pertama,SH menilai Situasi tersebut berbahaya apabila dimanfaatkan untuk memperlebar jarak antara Masyarakat dengan Institusi Negara. Sebab, dalam Demokrasi yang Sehat, Kritik memang diperlukan, tetapi Kritik harus dibangun berdasarkan Fakta, Data, dan Argumentasi yang dapat Dipertanggungjawabkan.
“Kita tidak Anti kritik. Kritik itu penting dalam Demokrasi. Tetapi kritik berbeda dengan Fitnah, dan Kritik berbeda dengan Menyebarkan Informasi Palsu. Kalau ada Persoalan terhadap Polri, sampaikan berdasarkan Fakta dan Mekanisme yang tersedia, Bukan dengan membangun Kebohongan untuk menjatuhkan Seseorang atau Institusi,” katanya.
Haris mendorong seluruh Elemen Masyarakat, khususnya Generasi Muda dan pengguna Media Sosial, agar menjadi bagian dari Gerakan melawan disinformasi dan Propaganda Negatif yang dapat Memecah kepercayaan Sosial.
Menurutnya, Pemberantasan Hoaks harus dilakukan secara Bersama-sama, tidak hanya oleh Pemerintah dan *APH* (Aparat Penegak Hukum.) Platform digital, Media Massa, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Akademisi, dan Masyarakat juga memiliki Tanggung Jawab membangun Ekosistem Informasi yang Sehat.
“Jangan sampai bangsa Indonesia menjadi Bangsa yang mudah diadu oleh Informasi Palsu. Kita harus membangun Daya tahan Masyarakat terhadap disinformasi. Jangan setiap informasi yang Viral Langsung dipercaya dan disebarkan,” Ujarnya.
Haris juga mengajak Masyarakat Memberikan Kesempatan kepada Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menjalankan Amanah sebagai Kapolri dan membuktikan komitmen ya dalam Membangun Polri yang semakin Dekat dengan Masyarakat.
“Berikan kesempatan kepada Kapolri baru untuk bekerja. Kita kawal, kita kritik jika ada yang Salah, tetapi jangan membangun Opini berdasarkan Fitnah dan Hoaks. Yang kita butuhkan sekarang adalah Polri yang semakin dipercaya Masyarakat dan Masyarakat yang semakin Percaya kepada Institusi Negaranya,” Pungkas Haris Pertama,SH Mengakhiri Komentarnya.
Laporan: Sofyan Parinduri BA -Kabiro
