Mitra SPPG Desak Presiden Turun Tangan, Minta Kepastian Operasional dan Investasi

LIA HAMBALI

- Redaksi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 16:47 WIB

50132 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, AgaraNews.com // Persoalan kepastian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasuki titik kritis. Para Mitra SPPG yang telah menginvestasikan modal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan.

Melalui Presidium Mitra BGN Seluruh Indonesia, para mitra menggelar aksi penyampaian aspirasi pada Rabu (8/10/2026) pukul 10.00 WIB ke DPR RI, Istana Negara, dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Aksi tersebut mengusung tema: “Mengembalikan Amanah SPPG Kepada Presiden Prabowo” dan “Kembalikan Investasi Kami, Presiden Bertanggung Jawab.”

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Presidium menegaskan persoalan ini bukan sekadar bisnis, melainkan menyangkut kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan perlindungan terhadap investasi rakyat yang telah membangun fasilitas, menyediakan peralatan, kendaraan, hingga SDM untuk mendukung program prioritas nasional.

“Kami tidak meminta uang negara cuma-cuma. Kami meminta pertanggungjawaban atas investasi yang telah dikeluarkan untuk membangun fasilitas yang diperuntukkan bagi pelaksanaan program pemerintah,” tulis Presidium dalam siaran persnya.

Investasi tersebut mencakup bangunan SPPG, dapur, peralatan memasak, kendaraan distribusi, tenaga kerja, hingga rantai pasok. Sebagian dibiayai melalui pinjaman bank, leasing, koperasi, maupun dana pribadi yang kewajiban pembayarannya tetap berjalan meski SPPG belum beroperasi.

Presidium mendasarkan tuntutannya pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum dan Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas kepastian hukum yang adil. Selain itu juga merujuk pada Perpres No.83/2024 tentang BGN, Perpres No.115/2025 tentang Tata Kelola MBG, UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik, serta Pasal 1338 KUH Perdata tentang kekuatan mengikat perjanjian.

Dalam aksinya, Presidium menyampaikan tiga permintaan utama kepada Presiden:

1. Berikan Kepastian Operasional: Pastikan status SPPG yang telah memenuhi persyaratan dan berikan jadwal operasional yang jelas.

2. Lindungi Kepastian Hukum Mitra: Pastikan seluruh hak dan kewajiban dari perjanjian diperiksa dan diselesaikan sesuai hukum.

3. Selesaikan Investasi Jika Kemitraan Tidak Dilanjutkan: Apabila fasilitas tidak lagi digunakan, harus tersedia mekanisme penyelesaian investasi yang adil dan transparan.

Presidium juga menegaskan tidak menolak audit atau pemeriksaan.

“Jika ada mitra yang melakukan pelanggaran, periksa. Jika ada penyimpangan, audit. Namun pemeriksaan harus berdasarkan data dan proses hukum, bukan dengan stigma kepada seluruh mitra,” tegasnya.

Sebelumnya, Paguyuban Mitra SPPG se-Indonesia telah meminta Kepala BGN memberikan jawaban tertulis paling lambat 14 hari kerja terkait status SPPG, hasil verifikasi, status kerja sama, jadwal operasional, dan mekanisme penyelesaian investasi.

Jika tidak ada penyelesaian, Presidium menyatakan akan menempuh mekanisme pengawasan dan hukum melalui Ombudsman RI, DPR RI, serta jalur hukum administrasi dan perdata.

“Kami tidak melawan Presiden. Kami datang karena masih percaya. Kami tidak ingin MBG gagal. Tetapi keberhasilan program negara tidak boleh dibangun dengan mengorbankan rakyat yang telah ikut berinvestasi,” pungkasnya.(Lia Hambali)

Reporter : Supriyadi

Berita Terkait

Langkah Nyata Lapas kelas I Palembang Razia Kamar Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan
Polemik Pilkades Gondang, Aliansi Masyarakat Minta Evaluasi dan Kejelasan Penyelesaian
Air Mata Haru di Mako Polres Simalungun: Kapolres Kembalikan Motor Curian, Security dan Petani Tak Keluarkan Sepeser Pun
Kapolres Metro Jakarta Utara Apresiasi Personel Berprestasi, Tegaskan Profesionalisme dan Penegakan Disiplin
Polri Gelar Sidang KKEP terhadap EHS, Diduga Salahgunakan Wewenang di Bagmon Bareskrim
Satlantas Polres Metro Jakarta Utara Sosialisasikan Operasi Zebra Jaya 2026 di Tanah Merdeka
11 Tersangka Pengeroyokan di Dumai Belum Ditangkap, PW MOI Riau Desak Polres Dumai Beri Penjelasan! 

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 13:38 WIB

Langkah Nyata Lapas kelas I Palembang Razia Kamar Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan

Selasa, 17 November 2026 - 12:52 WIB

Polemik Pilkades Gondang, Aliansi Masyarakat Minta Evaluasi dan Kejelasan Penyelesaian

Selasa, 17 November 2026 - 12:50 WIB

Selasa, 17 November 2026 - 12:45 WIB

Air Mata Haru di Mako Polres Simalungun: Kapolres Kembalikan Motor Curian, Security dan Petani Tak Keluarkan Sepeser Pun

Selasa, 17 November 2026 - 12:41 WIB

Kapolres Metro Jakarta Utara Apresiasi Personel Berprestasi, Tegaskan Profesionalisme dan Penegakan Disiplin

Selasa, 17 November 2026 - 12:32 WIB

Satlantas Polres Metro Jakarta Utara Sosialisasikan Operasi Zebra Jaya 2026 di Tanah Merdeka

Selasa, 17 November 2026 - 12:27 WIB

11 Tersangka Pengeroyokan di Dumai Belum Ditangkap, PW MOI Riau Desak Polres Dumai Beri Penjelasan! 

Selasa, 17 November 2026 - 12:21 WIB

DPD GMPI Sidoarjo Resmikan Sekretariat Baru, Penasehat Tekankan Pengabdian Masyarakat 

Berita Terbaru

ACEH TIMUR

Selasa, 17 Nov 2026 - 12:50 WIB