New York, AgaraNews. Com – Pemerintah Jamaika mengambil langkah diplomatik penting terkait penyelesaian persoalan Sahara dengan menyatakan bahwa otonomi yang nyata di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko dapat menjadi salah satu solusi paling layak. Posisi tersebut dituangkan dalam sebuah komunike bersama yang ditandatangani Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Jamaika, Kamina Johnson Smith, dan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, setelah pertemuan keduanya di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Rabu, 23 September 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam komunike itu, Jamaika menyambut baik Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797, yang memberikan dukungan penuh kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya dalam memfasilitasi serta menjalankan perundingan dengan menjadikan Rencana Otonomi Maroko sebagai dasar. Komunike tersebut juga menyatakan bahwa otonomi yang nyata di bawah kedaulatan Maroko dapat menjadi salah satu solusi yang paling layak.
Penandatanganan komunike bersama itu menandai perkembangan dalam posisi diplomatik Jamaika mengenai Sahara. Morocco World News juga melaporkan bahwa posisi tersebut disampaikan setelah pertemuan bilateral Johnson Smith dan Bourita pada forum Majelis Umum PBB.
Komunike tersebut sekaligus memberikan apresiasi kepada Kerajaan Maroko atas upaya diplomatiknya dalam membangun konsensus internasional serta momentum yang mendukung Rencana Otonomi di bawah kepemimpinan Raja Mohammed VI. Kedua menteri juga sepakat melanjutkan konsultasi politik antara Rabat dan Kingston serta mengoordinasikan posisi mereka dalam berbagai persoalan yang menjadi kepentingan bersama.
Diplomasi yang Berorientasi pada Solusi
Perkembangan tersebut mempunyai arti penting karena menunjukkan adanya perhatian terhadap pendekatan penyelesaian yang menitikberatkan pada proses politik dan negosiasi. Alih-alih membiarkan persoalan Sahara terus berada dalam kebuntuan, posisi yang dituangkan Jamaika dan Maroko menempatkan Rencana Otonomi sebagai basis yang dapat digunakan dalam proses negosiasi di bawah fasilitasi PBB.
Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyambut positif perkembangan diplomatik tersebut. Menurutnya, keberanian suatu negara untuk meninjau persoalan Sahara dari perspektif penyelesaian nyata merupakan langkah yang patut diapresiasi.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jamaika atas langkah strategis dan konstruktif ini. Menurut saya, ketika suatu konflik telah berlangsung berkepanjangan, masyarakat internasional harus berani melihat pilihan penyelesaian yang realistis, damai, dan dapat memberikan kepastian masa depan kepada masyarakat yang terdampak. Pada akhirnya, kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas tarik-menarik kepentingan politik,” jelas aktivis HAM internasional ini dari Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Menurut Wilson Lalengke, salah satu pertimbangan terpenting dalam melihat setiap formula penyelesaian persoalan Sahara adalah dampaknya bagi manusia yang hidup di wilayah tersebut. Perdamaian harus bermuara pada terciptanya stabilitas, pembangunan, pendidikan, kegiatan ekonomi, serta kesempatan bagi masyarakat untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Karena itu, ia mendorong negara-negara lain untuk mempelajari secara serius langkah yang diambil Jamaika dan mengambil posisi serupa apabila mereka menilai pendekatan tersebut merupakan jalan terbaik menuju penyelesaian damai. Tokoh pers terkemuka Indonesia itu menyerukan kepada negara-negara lain agar tidak terlalu lama berada dalam keraguan.
“Jika setelah melakukan kajian yang objektif, mereka sampai pada kesimpulan bahwa otonomi di bawah kedaulatan Maroko merupakan solusi yang paling layak, realistis, dan mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Sahara, maka sudah sepatutnya mereka mengambil langkah serupa. Dunia membutuhkan penyelesaian, bukan pembiaran konflik,” ujar Wilson Lalengke.
Rakyat Sahara Harus Menjadi Prioritas
Lebih jauh, Wilson Lalengke berpandangan bahwa diskursus internasional mengenai Sahara seharusnya tidak berhenti pada persoalan diplomasi dan batas wilayah. Ada dimensi yang lebih mendasar, yakni masa depan manusia.
Dalam perspektif tersebut, komunitas internasional memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong penyelesaian damai yang memungkinkan masyarakat menjalani kehidupan yang stabil dan produktif. Langkah Jamaika juga memperlihatkan pentingnya diplomasi antara negara-negara dari kawasan yang berbeda. Kesepakatan Johnson Smith dan Bourita untuk melanjutkan konsultasi politik serta koordinasi mengenai isu-isu kepentingan bersama menunjukkan bahwa hubungan kedua negara tidak berhenti pada persoalan Sahara saja.
Bagi Wilson Lalengke, perkembangan seperti ini selayaknya menjadi momentum untuk membangun dukungan internasional terhadap suatu proses penyelesaian yang damai, realistis, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Ukuran paling penting dari setiap kebijakan politik internasional adalah manfaatnya bagi manusia.
“Jika diplomasi mampu menghadirkan perdamaian, keamanan, pembangunan, lapangan kehidupan yang lebih baik, dan harapan bagi generasi mendatang, maka diplomasi itu memiliki arti. Rakyat Sahara berhak menikmati masa depan seperti itu,” tegasnya.
Penandatanganan komunike bersama Jamaika-Maroko di New York dengan demikian dapat dipandang sebagai perkembangan diplomatik yang signifikan. Di tengah persoalan Sahara yang belum terselesaikan, pernyataan bahwa otonomi di bawah kedaulatan Maroko dapat menjadi salah satu solusi paling layak memberikan dorongan baru bagi pendekatan politik berbasis negosiasi.
Pada akhirnya, seperti ditekankan Wilson Lalengke, diplomasi seharusnya tidak sekadar menentukan siapa memenangkan argumentasi politik. Diplomasi harus mampu memenangkan masa depan rakyat. (Tim/JS)
