Skandal di PN Cibinong,…!!! Hakim Larang Media Liput Sidang 383/Pdt.G, Publik Curigai Mafia Tanah Dilindungi 

LIA HAMBALI

- Redaksi

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:46 WIB

50155 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Cibinong, AgaraNews.com // Transparansi dan keterbukaan informasi adalah jantung dari setiap sistem peradilan yang jujur. Ketika palu keadilan diketuk di balik pintu yang serba tertutup atau di bawah intimidasi pembatasan media, publik berhak menaruh curiga.

Peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara perdata Nomor 383/Pdt.G/PN Cbi di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong telah menyajikan tontonan buruk mengenai betapa rapuhnya komitmen aparat penegak hukum terhadap prinsip “open justice”.

Keputusan Ketua Majelis Hakim, *Anggreana E. Roria Sormin, S.H., bersama dua hakim anggota, Ratman, S.H. dan Yudha Dinata, S.H., yang melarang peliputan audio-visual oleh media, bukan sekadar keputusan administratif biasa. Ini adalah preseden buruk yang berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi dan memperkuat dugaan perlindungan terhadap praktik mafia tanah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Secara formal, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) telah mengajukan permohonan resmi peliputan kepada Ketua PN Cibinong yang kemudian diteruskan kepada majelis hakim. Namun, alih-alih menjamin hak publik untuk mengetahui _(right to know)_, Ketua Majelis justru memperlihatkan keengganan yang nyata.

Sikap melempar keputusan kepada para pihak yang bersengketa — di mana para tergugat menolak peliputan — tampak sebagai manuver berlindung di balik formalitas untuk menghindar dari sorotan publik. Cara-cara seperti ini menguatkan kesan bahwa majelis hakim tidak memiliki independensi dan keberanian moral untuk menegakkan transparansi.Langkah melarang peliputan audio-visual secara sepihak ini bertentangan secara mendasar dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) dan (3), tindakan yang menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pers. Pers hadir di ruang sidang bukan sebagai pengganggu, melainkan sebagai mata dan telinga masyarakat.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., http://M.Sc., M.A., menyuarakan kritik tajam yang sangat beralasan.

“Majelis hakim tidak hanya memperlihatkan kekurangpahaman terhadap regulasi, melainkan juga menunjukkan ketidakprofesionalan yang nyata. Watak otoriter dan kebiasaan bekerja tanpa pengawasan adalah sinyal bahaya bagi pencari keadilan,” tegas Wilson Lalengke.

Dalam tatanan hukum modern, hakim dituntut untuk bersikap imparsial dan menghormati hak-hak warga negara. Keputusan yang bergeming di balik rasa tidak nyaman atau keengganan untuk diliput memperlihatkan indikasi dangkalnya etika profesi.

Filsuf Inggris Jeremy Bentham pernah menegaskan : _”Publicity is the very soul of justice. It is the keenest spur to exertion and the surest of all guards against improbity.”_ Keterbukaan adalah jiwa dari keadilan itu sendiri.

Sejalan dengan itu, Montesquieu dalam karyanya _The Spirit of the Laws_, menekankan pentingnya pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman. Ketika lembaga peradilan menutup diri dari pengawasan pers, fungsi _checks and balances_ runtuh. Hakim tidak lagi bertindak sebagai pelayan keadilan objektif, melainkan berpotensi menjadi penguasa mutlak di dalam ruang sidang.

Publik kini menunggu, apakah Ketua PN Cibinong dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung akan diam saja melihat benteng pembungkaman pers ini?.(JS)

Berita Terkait

Regenerasi Petani Jadi Tantangan Seminar Ketahanan Pangan BEM Undip, Mahasiswa Diajak Kawal Distribusi Pupuk Subsidi
LSM KCBI :  Restorasi Ekosistem Sibayak Hanya Kedok Perusakan Lingkungan
Pastikan Keamanan dan Kualitas Makanan, Dokkes Polres Pelabuhan Tanjung Priok Laksanakan Pemeriksaan Food Safety Program MBG Polri
Perkuat Sinergitas Keamanan Kawasan Pelabuhan, Kapolres Priok Kunjungi KSOP Kelas Utama Tanjung Priok
Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Sosialisasi Kesehatan, Personel Polri Dibekali Pengetahuan Bantuan Hidup Dasar dan Penanganan Kegawatdaruratan
Kodim 0212/TS Pembangunan Jembatan Beton di Pijorkoling Capai 48,14 Persen
Kasdim 0206/Dairi Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian kepada Rakyat
Tak Sekadar Berkunjung, Babinsa Turun Tangan Bantu Ibu-Ibu Kupas Pinang di Desa Pandiangan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:23 WIB

Regenerasi Petani Jadi Tantangan Seminar Ketahanan Pangan BEM Undip, Mahasiswa Diajak Kawal Distribusi Pupuk Subsidi

Selasa, 17 November 2026 - 16:17 WIB

LSM KCBI :  Restorasi Ekosistem Sibayak Hanya Kedok Perusakan Lingkungan

Selasa, 17 November 2026 - 16:11 WIB

Pastikan Keamanan dan Kualitas Makanan, Dokkes Polres Pelabuhan Tanjung Priok Laksanakan Pemeriksaan Food Safety Program MBG Polri

Selasa, 17 November 2026 - 15:47 WIB

Perkuat Sinergitas Keamanan Kawasan Pelabuhan, Kapolres Priok Kunjungi KSOP Kelas Utama Tanjung Priok

Selasa, 17 November 2026 - 15:44 WIB

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Sosialisasi Kesehatan, Personel Polri Dibekali Pengetahuan Bantuan Hidup Dasar dan Penanganan Kegawatdaruratan

Selasa, 17 November 2026 - 15:32 WIB

Kasdim 0206/Dairi Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian kepada Rakyat

Selasa, 17 November 2026 - 15:27 WIB

Tak Sekadar Berkunjung, Babinsa Turun Tangan Bantu Ibu-Ibu Kupas Pinang di Desa Pandiangan

Selasa, 17 November 2026 - 15:24 WIB

Bangun Komunikasi dari Desa, Babinsa Perkuat Kemanunggalan TNI-Rakyat

Berita Terbaru