Balikpapan, AgaraNews. Com // Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Balikpapan untuk pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi pedagang korban kebakaran Pasar Sepinggan menjadi perhatian publik.
Pengelolaan anggaran tersebut perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel guna memastikan dana yang digunakan benar-benar sesuai peruntukan.
Sorotan terhadap proyek ini penting untuk mendorong keterbukaan informasi mengenai nilai anggaran, rincian pekerjaan, mekanisme pencairan, serta kesesuaian antara progres fisik dan realisasi keuangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, dugaan penyimpangan atau tindak pidana korupsi belum dapat disimpulkan tanpa bukti dan hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembangunan TPS mencakup 97 petak baru dan perbaikan 22 petak, sehingga total terdapat 119 petak yang dinyatakan lolos verifikasi dari 250 petak terdampak kebakaran.
Progres fisik pembangunan dilaporkan telah mencapai sekitar 85 persen.
Penyelesaian pembangunan tersebut ditargetkan berlanjut hingga proses serah terima dari penyedia kepada Dinas Perdagangan pada 1 November 2026.
Setelah itu, dokumen terkait akan dilaporkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk tahapan administrasi pencairan dana BTT.
Sementara itu, pedagang diperkirakan baru dapat menempati TPS pada Januari 2027, setelah proses audit, pemeriksaan, dan penyelesaian administrasi. Jadwal tersebut menjadi perhatian mengingat para pedagang membutuhkan kepastian tempat usaha agar dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi pascakebakaran.
Dalam penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pemerintah, keterbukaan informasi mengenai besaran anggaran, kontrak pekerjaan, pelaksana proyek, spesifikasi teknis, serta progres pembayaran menjadi hal penting untuk memastikan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Publik juga perlu memperoleh penjelasan mengenai dasar penetapan 119 petak yang lolos verifikasi dari total 250 petak terdampak. Kriteria verifikasi harus dapat dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan pembagian fasilitas kepada para pedagang korban kebakaran.
Selain itu, progres fisik sekitar 85 persen perlu dicermati bersama dokumen pekerjaan dan realisasi keuangan. Apabila terdapat ketidaksesuaian, hal tersebut harus ditelusuri melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan yang sah.
Dinas Perdagangan Kota Balikpapan menetapkan tiga persyaratan utama bagi pedagang yang berhak menempati TPS, yakni:
1. Memiliki Surat Izin Penempatan Tempat Berusaha (SIPTB).
2. Tercatat aktif berjualan sebelum kebakaran terjadi.
3. Tidak memiliki tunggakan retribusi, dengan pedagang diimbau melunasi kewajiban yang masih tersisa.
Persyaratan tersebut perlu diterapkan secara konsisten dan transparan agar penempatan TPS tepat sasaran serta tidak menimbulkan persoalan baru di kalangan pedagang terdampak.
Untuk memastikan pengelolaan dana BTT berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perdagangan dan BKAD perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai nilai anggaran, dasar penggunaan dana BTT, proses pengadaan, progres pembayaran, serta hasil pemeriksaan administrasi dan teknis.
Aparat pengawasan internal pemerintah juga dapat melakukan penelaahan sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian. Jika terdapat bukti awal yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi, penanganannya dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai prosedur yang berlaku.
Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai temuan resmi yang membuktikan adanya tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. Karena itu, dugaan penyimpangan harus tetap ditempatkan sebagai persoalan yang memerlukan verifikasi, bukan sebagai kesimpulan hukum.
Masyarakat berharap pembangunan TPS bagi korban kebakaran Pasar Sepinggan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memenuhi standar kualitas, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi menjadi penting agar dana publik benar-benar memberikan manfaat bagi pedagang yang kehilangan tempat usaha.
Udah aman dan kritis Bang, saya jaga frasa “dugaan belum kesimpulan” biar tidak kena UU ITE. Mau saya bikinkan versi Infografis 119 dari 250 petak + timeline sampai Januari 2027,…??? (BT/Lia Hambali)
