Jakarta, AgaraNews. Com // Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming harus jadi momentum perbaikan sistem verifikasi calon kepala daerah dan calon presiden.
Dalam putusan itu, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. Namun dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA atas nama Gibran. MK menyerahkan persoalan tersebut kepada lembaga negara lain yang berwenang.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Dapil Kaltim, Aus Hidayat Nur, mengatakan polemik ini pelajaran penting.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Persyaratan calon pejabat publik harus diverifikasi secara cermat sejak awal. Jangan sampai persoalan mendasar terkait kelengkapan dan keabsahan dokumen baru menjadi polemik berkepanjangan setelah proses pemilu selesai dan pejabat terpilih dilantik. Sistem kita masih memiliki celah yang rawan memicu kegaduhan publik,” ujar Aus, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, catatan dalam putusan MK harus segera ditindaklanjuti lewat perbaikan regulasi, terlebih RUU Pemilu tengah dipersiapkan. Ia mendorong standar verifikasi faktual terhadap dokumen pendidikan calon serta kejelasan status surat keterangan penyetaraan dibanding ijazah.
“Syarat pencalonan tidak boleh hanya berhenti pada kelengkapan administrasi. Harus ada kepastian bahwa dokumen yang menjadi dasar kelulusan benar-benar terverifikasi, siapa pun calonnya dan di level jabatan apa pun,” katanya.
Aus juga menyoroti hubungan kerja KPU dan Bawaslu yang terungkap di persidangan. Bawaslu menyampaikan akses pengawasannya terhadap dokumen calon terbatas karena akun Sistem Informasi Pencalonan (Silon) tidak dapat digunakan mengakses data calon. Sementara KPU menyebut tidak melakukan pengecekan langsung karena telah menerima surat keterangan.
“Ketika pengawas tidak memiliki akses yang memadai dan penyelenggara tidak melakukan pengecekan langsung, maka fungsi saling kontrol tidak berjalan. Perlu ada sistem yang menengahi apabila KPU dan Bawaslu berbeda penilaian,” tegasnya.
Ia menegaskan penyerahan persoalan keabsahan administratif kepada lembaga negara lain harus ditindaklanjuti.
“Karena MK menyerahkan ranah administrasi ini ke lembaga terkait, maka DPR RI harus dan akan menindaklanjuti putusan ini. Kami tidak ingin urusan keabsahan dokumen dasar seperti ini terus-menerus menjadi bom waktu yang menguras energi bangsa,” jelasnya.
Aus mengajak semua pihak menjadikan putusan itu pelajaran bersama untuk membangun sistem pemilu yang lebih berkualitas, transparan, dan berkepastian hukum.
“Kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dibangun dari kepastian hukum dan transparansi. Fraksi PKS akan mengawal agar perbaikan sistem pencalonan ini benar-benar masuk dalam agenda legislasi kita,” pungkasnya.
Perkara ini diajukan mantan Wamenkumham Denny Indrayana bersama belasan pemohon. Dalam putusan 6 Oktober 2026, MK menyebut dokumen yang dibahas berupa surat keterangan keikutsertaan belajar, catatan akademik, dan keterangan nilai yang membuktikan keikutsertaan proses pendidikan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan kelulusan sesuai Pasal 169 huruf r UU No 7 Tahun 2017.
MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran karena permohonan tidak memenuhi kedudukan hukum dan sengketa tidak lagi tepat diselesaikan lewat mekanisme PHPU setelah pelantikan 20 Oktober 2024.
Putusan ini juga mengingatkan publik pada polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang berujung laporan polisi terhadap Roy Suryo, Tifauzia (Dokter Tifa), dan Rismon Sianipar atas dugaan fitnah.(Lia Hambali)
Reporter : Supriyadi



























