Jakarta , AgaraNews. Com – Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang diselenggarakan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut merupakan prestasi kelembagaan yang penting dalam memperluas akses keuangan masyarakat melalui sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden juga menekankan pentingnya memperluas akses keuangan yang inklusif dan produktif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Akses terhadap pembiayaan harus mampu menjangkau berbagai kelompok produktif, seperti petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang, serta masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Presiden menyampaikan target penyaluran kredit sebesar Rp400 triliun pada tahun 2027 sebagai salah satu upaya memperkuat pembiayaan masyarakat, mendorong pengembangan usaha, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo melalui TPAKD berkomitmen memperkuat koordinasi dan sinergi bersama OJK, perbankan, serta lembaga jasa keuangan lainnya dalam memperluas akses pembiayaan produktif di daerah. Langkah ini terutama diarahkan untuk mendukung sektor pertanian dan UMKM yang menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Karo.
Melalui penguatan peran TPAKD, Pemerintah Kabupaten Karo berharap semakin banyak masyarakat memperoleh kemudahan akses terhadap layanan dan produk keuangan formal, sehingga mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta mengoptimalkan potensi unggulan daerah.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo.(Lia Hambali)
(Diskominfo)
