Medan, AgaraNews.com // Gerakan Mahasiswa Paluta–Palas (GEMPA) mendesak transparansi dan audit menyeluruh terhadap pengelolaan plasma masyarakat di wilayah Padang Lawas Utara (Paluta) dan Padang Lawas (Palas) selama era PT Tor Ganda / PT Torus Ganda.
GEMPA menyoroti sejumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan ketidakteraturan data penerima plasma, pemotongan hasil, transaksi pola PIR, hingga dugaan tidak tersalurkannya hak ekonomi masyarakat yang tercatat sebagai peserta plasma.
Sejumlah pihak, termasuk Tongku Khalik dan rekan-rekannya, Batara Kurnia yang disebut sebagai perwakilan Koperasi Sosa Satahi, serta Edison dari Kecamatan Ujung Batu, diminta memberikan klarifikasi atas dugaan persoalan pengelolaan plasma tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
GEMPA menegaskan bahwa seluruh informasi tersebut masih berupa dugaan yang harus diuji melalui dokumen, klarifikasi pihak terkait, dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan Sederhana GEMPA Yang Belum Terjawab
Ketua Gerakan Mahasiswa Paluta–Palas (GEMPA), Zainal Dalimunthe, menegaskan bahwa persoalan plasma tidak boleh hanya dilihat dari luas lahan yang dikelola, tetapi juga dari transparansi pengelolaan dan kepastian hak ekonomi masyarakat.
“Pertanyaan kami sederhana: ke mana hak masyarakat disalurkan, siapa yang mengelola, siapa yang melakukan pemotongan, dan atas dasar apa transaksi pola PIR dilakukan? Jika seluruh pengelolaan berjalan sesuai aturan, buka dokumennya kepada masyarakat. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya tentang hak mereka sendiri,” tegas Zainal Dalimunthe.
Desak Agrinas Palma Nusantara Turun Tangan
GEMPA mendesak PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Regional Head Sumut II agar segera melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dokumen pengelolaan plasma.
Selain itu, GEMPA mendorong audit independen terhadap :
1. KPKS Bukit Harapan I Kecamatan Ujung Batu.
2. KPKS Bukit Harapan II Kecamatan Simangambat.
3. Kelompok tani di Kecamatan Huristak.
Audit harus mencakup daftar peserta plasma, perubahan nama penerima, hasil produksi, rincian pemotongan, bukti pembayaran, transaksi pola PIR, serta pertanggungjawaban pengurus koperasi dan kelompok tani.
GEMPA juga meminta agar mekanisme penyaluran hasil melalui rekening masing-masing peserta menjadi bagian dari pengawasan untuk memastikan setiap masyarakat mengetahui jumlah hak, potongan, dan hasil yang benar-benar diterima.
“Jangan sampai nama seseorang tercatat sebagai penerima, tetapi haknya tidak pernah diterima. Jangan sampai ada pemotongan tanpa dasar yang jelas. Dan jangan sampai transaksi yang menyangkut kepentingan masyarakat dilakukan tanpa transparansi serta pertanggungjawaban,” lanjut Zainal.
Plasma Bukan Ruang Privat
GEMPA menegaskan bahwa pengelolaan plasma bukan ruang privat yang bebas dari pengawasan. Setiap pihak yang pernah memperoleh mandat atau kewenangan dalam pengelolaan hak masyarakat wajib memberikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan secara terbuka.
GEMPA akan terus menghimpun pengaduan masyarakat dan dokumen pendukung guna mendorong pemeriksaan yang objektif, transparan, dan menyeluruh terhadap dugaan persoalan distribusi hasil plasma tersebut.
“Jangan hanya bicara tentang berapa hektare lahan yang diperjuangkan. Jawab juga berapa hak masyarakat yang sudah disalurkan. Sebab ukuran keberhasilan plasma bukan sekadar adanya kebun, melainkan apakah masyarakat benar-benar menerima manfaat ekonominya,” tutup Zainal Dalimunthe.(Lia Hambali)
Reporter : Pitri NST
