ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pekanbaru, AgaraNews.com – Kantor Hukum Flobamora Law Firm, Kuasa hukum PT Agro Mayang Lestari, kembali menegaskan bahwa klienya ditunjuk secara resmi oleh PT Agrinas Palma Nusantara dan memiliki legalitas yang jelas. Atas perkebunan sawit di Desa Sepahat dan Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis.
Seperti yang disampaikan oleh Nasir Pati,S.H, terkait Penunjukan PT Agro Mayang Lestari sebagai Mitra /Vendor pengelola perkebunan kelapa sawit oleh PT Agrinas Palma Nusantara justru dihadapkan pada persoalan penguasaan lahan secara ilegal oleh pihak CV. Sepakat Bersama Ali yang diduga berubah menjadi Koperasi Gaya Baru Jaya.
Persoalan ini terjadi di kawasan perkebunan Desa Sepahat dan Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Riau. Area yang menjadi objek perselisihan itu memiliki luas sekitar 1.204 hektare, dengan 331,8 hektare di antaranya merupakan lahan perkebunan sawit produktif yang menjadi objek penugasan pengelolaan PT Agro Mayang Lestari.
Melalui Kantor Hukum Flobamora Law Firm, PT Agro Mayang Lestari menegaskan bahwa kehadiran perusahaan di lokasi bukan atas dasar penguasaan sepihak. Mereka mengklaim memperoleh penugasan resmi dari Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara untuk mengelola perkebunan tersebut dibuktikan dengan Surat Penugasan dari PT.Agrinas Palma Nusantara tertanggal 18 Agustus 2026.
Kuasa hukum PT Agro Mayang Lestari, Nasir Pati,S.H mengatakan penugasan itu berkaitan dengan lahan yang sebelumnya menjadi objek penertiban Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Menurut Nasir, lahan tersebut sebelumnya dikuasai CV Sepakat Bersama Ali yang dipimpin Romi Gusnedi, selaku Direktur. Namun, berdasarkan informasi dan dokumen yang diperoleh pihaknya, lahan itu telah diserahkan kepada SATGAS PKH karena diduga berada dalam kawasan hutan dan perusahaan sebelumnya tidak memiliki sejumlah perizinan perkebunan, seperti Izin Lokasi (ILOK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), maupun Hak Guna Usaha (HGU) dan dikarenakan berada dalam Kawasan Hutan dan Tidak Memilik beberapa izin yang dimaksud sehingga menjadi Objek Sitaan SATGAS PKH, tambah Nasir.
Setelah proses penertiban, lahan tersebut telah diserahkan kepada Agrinas Palma Nusantara melalui mekanisme administrasi dan berita acara serah terima.
“Penguasaan dan pengelolaan lahan ini berdasarkan surat tugas dari Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara kepada PT. AGRO MAYANG LESTARI tertanggal 18 Agustus 2026,” kata Nasir dalam konferensi pers di kantor Flobamora Law Firm, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Sabtu, 7 November 2026.
PT Agro Mayang Lestari mengaku mulai menjalankan pengelolaan sejak September 2026. Perusahaan juga menempatkan sekitar 20 personel pengamanan dari PT Satria Timur Mandiri untuk menjaga aktivitas perkebunan.
Namun, situasi berubah ketika muncul pihak-pihak yang kembali mengklaim penguasaan atas lahan tersebut, Nasir Pati,S.H Selaku Kuasa Hukum PT.AML menyebut seorang berinisial AA serta kelompok yang mengatas namakan Koperasi Gaya Baru Jaya sebagai pihak yang muncul dalam persoalan tersebut.
” Kami sebagai kuasa hukum PT, Agro Mayang Lestari akan menempuh jalur hukum dengan membuat laporan langsung atas pengerusakan di lokasi tersebut, yang kedua terkat aktifitas pendudukan lahan kembali oleh CV Sepakat Bersama Ali atau Koperasi Gaya Baru Jaya,” kata Nasir.
Pihak kuasa hukum mempertanyakan dasar hukum klaim penguasaan lahan itu. Mereka menyebut Koperasi Gaya Baru Jaya baru berdiri pada 30 Agustus 2026 dan meminta agar setiap klaim kepemilikan maupun penguasaan dibuktikan melalui dokumen yang sah.
PT Agro Mayang Lestari, peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan gangguan operasional. Mereka menilai munculnya upaya penguasaan kembali lahan menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepastian hukum terhadap aset perkebunan yang telah diserahkan kepada Agrinas untuk dikelola.
Nasir menegaskan, perusahaan menjalankan aktivitas berdasarkan surat penugasan yang diterbitkan Agrinas Palma Nusantara. Karena itu, pihaknya meminta agar setiap pihak yang memiliki klaim terhadap lahan menempuh mekanisme hukum dan menunjukkan bukti kepemilikan atau dasar penguasaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ada pihak yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut, silakan buktikan melalui jalur hukum. Jangan melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu atau mengambil alih pengelolaan lahan secara paksa, dan Saat ini Pihak yang Mengaku dari Koperasi Gaya Baru yang kami duga dikoordinir oleh inisial Sdr. AA dan Sdr.RG, masih menduduki dan menempati objek rumah yang berada di dalam Areal yang menjadi Objek Sitaan” kata Nasir.
Kantor Hukum, Flobamora Law Firm menyatakan akan menempuh langkah hukum atas dugaan perusakan fasilitas perkebunan dan tindakan yang terjadi saat insiden tersebut. Mereka juga meminta PT. Agrinas Palma Nusantara serta instansi pemerintah terkait memberikan perhatian terhadap persoalan itu.
Persoalan ini sekaligus menyisakan pertanyaan mengenai dasar hukum penguasaan lahan setelah proses penertiban Satgas PKH, termasuk dokumen serah terima kepada Agrinas dan kewenangan perusahaan dalam menunjuk pihak ketiga sebagai pengelola.
Faktanya waktu penyerahan lahan tersebut dari CV. Sepakat Bersama Ali kepada Satgas PKH. Romi Gusnedi selaku Direktur turut menyerahkan dan menyaksikan langsung dan ada dokumentasinya tertanggal 10 Juli 2025.
Hingga berita ini disusun, pihak CV Sepakat Bersama Ali, Romi Gusnedi, AA, maupun Koperasi Gaya Baru Jaya belum berhasil dikonfirmasi mengenai dasar klaim penguasaan lahan dan peristiwa yang terjadi di perkebunan tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna memastikan pemberitaan tetap berimbang dan memberikan gambaran utuh mengenai sengketa pengelolaan perkebunan tersebut. (RB/Lia Hambali)
