Surabaya, AgaraNews.com // AgaraNews.com //Tim investigasi PT Media Rakyat Demokrasi (MRD) bersama LSM GARAD Indonesia melayangkan “skakmat” administratif kedua terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur.
Surat jawaban tertutup bernomor 000.3/10931/209.1/2026 yang dikeluarkan pihak instansi dinilai berbalik menjadi bumerang setelah tim investigasi data membongkar kontradiksi fatal antara klaim tertulis dengan fakta aplikasi SIRUP LKPP.
Sebelumnya, Bakesbangpol Jatim berdalih bahwa pengadaan bernilai besar di atas Rp 200 juta telah diproses secara transparan melalui metode E-Purchasing (E-Katalog) sesuai mandat regulasi Perpres.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihak instansi juga sempat menyatakan paket konsumsi yang dipertanyakan tidak ditemukan pada sistem karena adanya kekeliruan teknis penulisan dua digit nomor kode objek.
Namun, langkah taktis aliansi investigasi meluruskan kekeliruan itu membuahkan serangan balik yang telak.
Hasil penelusuran ulang membuktikan paket Belanja Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp 782.806.000,-tersebut terekam sah dan aktif pada Kode RUP 61576999.
Ironisnya, alih-alih menggunakan E-Purchasing seperti yang diklaim di atas kertas surat, metode pemilihan di sistem SIRUP justru nyata-nyata dikunci menggunakan metode Pengadaan Langsung.
“Ini jebakan batman yang mereka buat sendiri. Di surat tanggapan mereka berargumen patuh pada sistem E-Purchasing e-katalog demi efektivitas. Tapi faktanya di layar SIRUP, paket mamin Rp 782 juta itu dikunci lewat jalur Pengadaan Langsung dengan dipecah menjadi 19 pos sumber dana transaksi kecil. Pola splitting anggaran sejenis dalam satu tahun anggaran ini jelas menabrak batasan hukum threshold aturan pengadaan nasional!” seru Direktur PT Media Rakyat Demokrasi (MRD), Achmad Anugrah, Senin (09/11/2026).
EO Rp 1,52 Miliar Dicatat Sebagai Barang, Bukan Jasa
Tidak hanya di pos konsumsi rapat, GARAD juga merontokkan pembelaan Bakesbangpol terkait paket non-mamin. Untuk paket Event Organizer (EO) senilai Rp 1,52 Miliar dan Rp 468 Juta, Bakesbangpol secara defensif mengklaim pengadaan itu telah sesuai.
Padahal, sistem merekam adanya cacat administrasi berat di mana penyewaan jasa keahlian EO swasta disamarkan dan diinput ke dalam Jenis Pengadaan BARANG, bukan Jasa Lainnya.
Souvenir Rp 1,79 Miliar dan Meeting Hotel Rp 1,22 Miliar Dipertanyakan
Kritik tajam juga diarahkan pada dalih formalitas “kesesuaian dokumen DPA/DPPA” yang dipakai Bakesbangpol untuk membentengi paket Belanja Suvenir (goodie bag) bernilai fantastis Rp 1,79 Miliar dan Paket Meeting hotel dalam kota sebesar Rp 1,22 Miliar.
“Kesesuaian di atas kertas dokumen DPPA internal tidak otomatis menghapus indikasi pemborosan uang rakyat. Kami tidak butuh jawaban klise normatif. Kami menuntut Atasan PPID Bakesbangpol Jatim membuka dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) secara gamblang. Berapa harga asli satuan goodie bag itu? Mengapa rapat dalam kota harus membuang dana miliaran ke hotel luar kantor padahal instansi punya gedung sendiri?” cecar Garad.
Surat Addendum Sudah Dikirim, Deadline 2×24 Jam
Ia juga secara resmi telah mengirimkan berkas Surat Addendum yang berisi penegasan seluruh kejanggalan hukum ini melalui file PDF ke Nurul Ansori selaku Sekretaris Bakesbangpol Jatim.
“Karena kemarin saya juga baru dapat balasan surat melalui kiriman di nomor WhatsApp saya, jadi untuk surat ini sementara kita kirim ke nomor kontak yang sama berupa file PDF,” pungkasnya.
Garad juga memberikan deadline jawaban surat. Apabila dalam waktu 2×24 jam instansi mitra Pemprov Jatim ini kembali berdalih normatif dan menolak membuka HPS serta KAK, ia akan bergerak melalui jaringan mitra hukumnya untuk melanjutkan atas temuan forensik sistem digital ini ke aparat penegak hukum.(Tim)
