ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Surabaya, AgaraNews .com – Laspari (68 tahun), warga Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, akan menempuh upaya hukum terhadap Ariadi apabila uang sebesar kurang lebih Rp 96 juta tak dikembalikan. Uang tersebut sedianya digunakan untuk pengurusan Surat Tanah milik Laspari berupa Persil 46 Petok D 272 seluas ± 120 m2 yang ditingkatkan ke Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terletak di Tambak Wedi Baru, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.
Sebelum mengambil langkah hukum ke Kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, Laspari membuka peluang terhadap Ariadi agar diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengirim somasi melalui kantor Hukum D’Firmansyah, SH & Rekan pada Rabu, 11 November 2026. Namun jika tenggat waktu selama 3 hari sejak somasi diterima dan tidak ada itikad baik dari Ariadi, maka Laspari melalui Kuasa Hukumnya, Dodik Firmansyah akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut.
“Kami beri tenggat waktu 3 hari sejak somasi pertama dikirim ke alamat Saudara Ariadi di Jalan Anggrek, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Jika tidak ada itikad baik ataupun tanggapan dari Saudara Ariadi atas somasi itu, kami akan bawa ke jalur hukum,” jelas Dodik Firmansyah selaku Kuasa Hukum dari Laspari kepada awak media pada Rabu, 11 November 2026.
Dodik Firmansyah menjelaskan, kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dialami kliennya bermula pada Mei 2025. Kliennya punya sebidang tanah yang suratnya berupa Persil 46 Petok D 272 seluas ± 120 m2 di Tambak Wedi Baru, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Lalu Laspari ingin meningkatkan surat petok D tersebut menjadi sertifikat hak milik (SHM) dengan memakai jasa dari Ariadi.
Untuk keperluan pengurusan surat tanah tersebut, Ariadi meminta uang muka atau down payment (DP) sebesar Rp 30 juta, yang dibayar atau diserahkan oleh Laspari pada 2 Mei 2025 di Kantor Ariadi, yang beralamat di Jalan Ketintang Baru II nomor 4 Surabaya dengan bukti kuintansi bermaterai.
“Setelah pembayaran DP tersebut, klien kami beberapa kali menyerahkan uang kepada Saudara Ariadi untuk pengurusan surat tanah. Totalnya kurang lebih Rp 96 juta. Saat Sudara Ariadi ditanya oleh klien kami terkait progress kepengurusan surat tanahnya melalui sambungan telpon, Saudara Ariadi tidak merespon. HP-nya juga tidak aktif. Klien kami pernah datang ke alamat kantor maupun rumah Ariadi, tapi yang bersangkutan tidak pernah ada,” jelas Dodik Firmansyah.
Atas hal itu, Dodik Firmansyah menegaskan, kliennya merasa dirugikan, baik secara materil dan ketidakpastian akan kepengurusan surat tanahnya tersebut. Maka dari itu, Laspari akan menempuh jalur hukum.
“Langkah hukum ini kami tempuh untuk mendapatkan kepastian. Klien kami sudah cukup capek dibohongi terus,” tegas Dodik Firmansyah. (LIMBAD/ Lia Hambali)
