Surabaya, AgaraNews.com // Agaranews.com – Tokoh masyarakat Jawa Timur, Drg. David Andreasmito, secara resmi mendeklarasikan pendirian perkumpulan independen bernama Laskar Hedon. Organisasi ini hadir sebagai wadah sosial kemasyarakatan yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan, advokasi hukum cuma-cuma, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Langkah strategis ini diambil menyusul pengunduran diri drg. David dari jabatan strukturalnya di organisasi masyarakat (Ormas) GRIB Jaya akibat perbedaan pandangan prinsipil terhadap arah kepemimpinan sebelumnya.
Menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Laskar Hedon, drg. David menegaskan komitmen penuh agar perkumpulan ini menjauhi segala bentuk praktik premanisme, intimidasi, maupun tindakan yang meresahkan warga. Organisasi ini justru dirancang sebagai ruang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk merangkul para mantan narapidana yang memiliki ikhtiar nyata untuk kembali ke jalan yang benar dan produktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita tidak ingin ada lagi aksi backing-backingan yang sifatnya negatif atau sampai meresahkan masyarakat. Di Wadah ini, kita menegaskan tidak mau menjadi preman. Bahkan banyak mantan narapidana yang ikut bergabung karena memiliki ikhtiar nyata untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik,”tegas drg. David, Selasa (10/11/2026).
Murni Gerakan Sosial, Bebas dari Afiliasi Politik dan Ormas
drg. David menekankan bahwa Laskar Hedon berdiri atas dasar kepedulian kemanusiaan murni dan tidak terafiliasi dengan partai politik maupun ormas manapun. Selain itu, keanggotaan dalam perkumpulan ini dirancang bersifat sangat fleksibel demi menjaga independensi gerakan.
“Saya pribadi tidak Inging membawa kelompok ini bergabung ke ormas maupun partai politik tertentu. Tujuan utama saya sederhana, yaitu ingin masyarakat di sekitar bisa hidup bahagia melalui gerakan sosial murni. Di dalam perkumpulan ini sifatnya sangat fleksibel dan terbuka, siapa pun boleh bergabung dan keluar kapan saja,”tambahnya.
Hingga saat ini, Laskar Hedon mencatat telah menghimpun sekitar 12.000 anggota yang terbagi ke dalam 18 Koordinator Wilayah (Korwil) di seluruh wilayah Jawa Timur. Pada tahap awal, seluruh pembiayaan operasional perkumpulan disokong secara mandiri oleh drg. David Andreasmito.
Dalam implementasinya di lapangan, Laskar Hedon mengusung program kerja nyata yang berfokus pada pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial, yang meliputi.
Pengembangan 1.000 Warkop Hedon, Program ekspansi usaha berbasis kerakyatan dari Hedon Estate yang dirancang untuk membuka lapangan pekerjaan baru serta menggerakkan roda ekonomi UMKM lokal di berbagai wilayah Jawa Timur.
Pembentukan Unit Cyber Hedon, Satuan tugas berbasis digital yang bertugas menjaga ruang siber dan kondusivitas lingkungan melalui sinergi bersama aparat kepolisian serta pemerintah daerah.
Hedon Care dan Advokasi Hukum Gratis, Penyediaan layanan bantuan hukum cuma-cuma serta pendampingan sosial bagi masyarakat marginal atau yang berhadapan dengan masalah hukum.
Hotline Pengaduan dan Informasi,.Penyediaan posko dan jalur komunikasi cepat untuk merespons aduan warga secara tanggap dan transparan.
Secara normatif dan yuridis, pembentukan perkumpulan sosial independen seperti Laskar Hedon telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.
Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Berdasarkan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 jo. UU No. 16 Tahun 2017), yang memberikan kebebasan bagi warga negara untuk membentuk wadah partisipasi sosial demi pembangunan bangsa.
Hak atas Bantuan Hukum Gratis, Program advokasi hukum cuma-cuma yang diusung Laskar Hedon sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, di mana negara dan masyarakat didorong untuk memberikan akses keadilan (access to justice) secara merata bagi masyarakat kurang mampu.
Kepatuhan pada Hukum dan Kamtibmas, Penegasan drg. David untuk menolak segala bentuk premanisme dan premanisme terselubung (backing-negatif) sejalan dengan penegakan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait ketertiban umum, serta mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dengan kerangka kerja yang terukur, pembiayaan mandiri, serta kepatuhan terhadap koridor hukum yang berlaku, Laskar Hedon berkomitmen untuk membuktikan diri sebagai motor penggerak kemajuan ekonomi kerakyatan dan pilar ketertiban sosial yang konstruktif di Jawa Timur. (Arju Herman/Lia Hambali)
