Sindeka, Agara News.com // Gerakan Mahasiswa Pakpak Bharat (GEMPAR PABHA) bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pertaki melaksanakan pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Komisi I Kabupaten Pakpak Bharat, Selasa, 10/11/2026, guna mempertanyakan dan mengevaluasi tindak lanjut pemerintah, terhadap kesepakatan penutupan tempat hiburan malam di Dusun Buluh Didi Desa Tanjung Mulia kecamatan sttu jehe, kabupaten Pakpak Bharat, sebagaimana telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat pada 6 Oktober 2026 yang lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua GEMPAR PABHA, Karono Berutu, menyampaikan kekecewaannya kepada Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, Lukman Banurea, S.E., M.M., atas perubahan agenda Rapat Dengar Pendapat menjadi audiensi antara mahasiswa dan anggota Komisi I DPRD. 
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua GEMPAR PABHA Bersama HMI menegaskan bahwa, surat yang disampaikan mahasiswa merupakan permohonan RDP ulang, bukan sekadar permohonan audiensi. Hal ini didasari pada masih banyaknya persoalan yang perlu dievaluasi, khususnya terkait pelaksanaan kesepakatan oleh pemerintah di lapangan yang telah disaksikan secara langsung oleh mahasiswa dan masyarakat saat ini.
Dalam penjelasannya, Komisi I menyampaikan bahwa pada 9 November 2026 telah dilaksanakan rapat lintas sektoral bersama pemerintah untuk membahas tindak lanjut penutupan tempat hiburan malam di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat. Komisi I juga menyampaikan bahwa rapat tersebut telah menghasilkan kesepahaman untuk segera menindaklanjuti proses penutupan.
Namun, mahasiswa tidak dilibatkan dalam rapat tersebut dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat situasi dan hubungan antara mahasiswa dengan pemerintah yang dinilai sedang memanas.
Penjelasan tersebut, justru menimbulkan pertanyaan besar bagi kami. Mengapa mahasiswa dan masyarakat yang sejak awal turut mengawal persoalan ini tidak dilibatkan dalam pembahasan yang menyangkut tindak lanjut aspirasi mereka? Ada apa ini? Ujar Karono dengan kecewa! 
Lanjut Karono, Kami berpandangan bahwa transparansi dan keterbukaan merupakan bagian penting dalam proses penyelesaian persoalan publik. Mahasiswa bukanlah pihak yang harus dijauhkan dari proses pembahasan, melainkan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana aspirasi yang telah disampaikan untuk ditindaklanjuti.
Kami juga mempertanyakan sejauh mana DPRD Kabupaten Pakpak Bharat menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan kesepakatan RDP tanggal 6 Oktober 2026 yang lalu?
Sebab, sebuah kesepakatan tidak cukup hanya dituangkan dalam berita acara atau disampaikan melalui forum resmi. Kesepakatan tersebut harus dikawal, dievaluasi, dan dipastikan pelaksanaannya.
Apakah pemerintah telah menjalankan seluruh kesepakatan? Apa saja kendala yang dihadapi? Bagaimana perkembangan penanganannya? Dan kapan penyelesaian persoalan ini dapat diwujudkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya menjadi bagian dari pengawasan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Kami tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Akan tetapi, kami menuntut adanya tanggung jawab kelembagaan, keterbukaan informasi, dan keseriusan seluruh pihak dalam menyelesaikan persoalan yang telah menjadi perhatian masyarakat.
Dalam hal ini kata Karono Berutu, Kami mempertanyakan sejauh mana keterlibatan dan tanggung jawab Pemerintah Desa Tanjung Mulia, Pemerintahan Kecamatan sttu Jehe, serta serta kinerja Satpol Pemerintah kabupaten Pakpak Bharat dalam menyikapi keberadaan tempat hiburan malam di wilayah pemerintahannya (dusun Buluh Didi) ini, ujar Karono. (JB). —–121126—-
