Parepare, AgaraNews.com // Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Media Indonesia Raya (DPD JAMIRA) Sulawesi Selatan meminta Wali Kota Parepare Tasming Hamid tidak bersikap antikritik terhadap pemberitaan media di tengah polemik pernyataannya yang memicu protes kalangan jurnalis.
Ketua DPD JAMIRA Sulsel, Andi Wahyudi mengatakan kritik media merupakan bagian dari fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami berharap Wali Kota Parepare tidak alergi terhadap kritik media. Fungsi kontrol terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari peran pers dalam kehidupan demokrasi,” kata Andi Wahyudi, pada Jumat (13/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, kerja sama publikasi antara media dan pemerintah daerah tidak boleh menghilangkan independensi jurnalistik. Media yang memiliki kontrak kerja sama dengan pemerintah tetap memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan informasi secara kritis.
“Adanya kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah tidak serta-merta membuat media harus mengabaikan kebijakan pejabat publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan dan hasil kerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Pernyataan JAMIRA tersebut muncul sehari setelah puluhan jurnalis dan pekerja media di Kota Parepare menggelar demonstrasi di depan Kantor Wali Kota, Kamis (12/11). Aksi itu merupakan respons terhadap rekaman audio sambutan Tasming Hamid dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Kota Parepare pada 6 November 2026 di Auditorium BJ Habibie.
Dalam rekaman yang beredar, Tasming mempersoalkan pemberitaan sejumlah media yang dinilainya tetap mengkritik pemerintah daerah meskipun telah menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah kota.
Ia menggunakan istilah bahasa daerah Bali Bella’ untuk menggambarkan sikap yang dianggapnya bermuka dua. Dalam rekaman tersebut, Tasming juga melontarkan ungkapan “halal darahnya” yang kemudian memicu kecaman kalangan jurnalis.
Koordinator lapangan aksi, Rachmat Ariadi, mengatakan pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk provokasi terhadap profesi wartawan dan berpotensi mengganggu kebebasan pers.
“Beliau secara jelas memprovokasi, melakukan pembungkaman, dan menyebut wartawan halal darahnya bagi yang melakukan kritik kepada Pemerintah Kota Parepare,” kata Rachmat saat berorasi.
Dalam demonstrasi tersebut, massa melakukan long march dengan berjalan mundur sejauh sekitar 500 meter menuju halaman Kantor Wali Kota di Jalan Jenderal Sudirman.
Mereka juga menggelar aksi teatrikal dengan memotong seekor ayam dan meneteskan darahnya di atas foto Tasming sebagai simbol protes terhadap pernyataan yang dipersoalkan. Sejumlah jurnalis kemudian melemparkan kartu pers di dekat foto tersebut.
Aliansi jurnalis Parepare menyampaikan lima tuntutan, yakni mengecam pernyataan yang dinilai memprovokasi media, meminta permintaan maaf terbuka, mendesak klarifikasi atas ungkapan “halal darahnya”, menuntut pertanggungjawaban dalam waktu 1 x 24 jam, serta meminta penghentian segala bentuk intimidasi terhadap kerja jurnalistik.
Rachmat mengatakan para jurnalis memberikan tenggat waktu 24 jam kepada Tasming untuk meminta maaf dan menarik pernyataannya. Jika tidak dipenuhi, mereka menyatakan akan menempuh jalur hukum melalui somasi.
Sementara itu, dalam sambutan yang terekam pada kegiatan 6 November tersebut, Tasming mengaku tidak menutup diri terhadap kritik yang objektif dan berbasis fakta. Ia juga menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak menjadi persoalan selama disampaikan secara profesional.
Polemik ini kembali menyoroti batas antara kerja sama publikasi pemerintah dengan independensi media. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers dan memberikan ruang bagi media untuk menjalankan fungsi pengawasan, kritik, koreksi, serta saran terhadap kepentingan umum.
Bagi JAMIRA Sulsel, hubungan kerja sama antara pemerintah dan media tidak boleh mengubah pers menjadi sekadar saluran publikasi kegiatan pejabat. Independensi dan hak masyarakat memperoleh informasi tetap harus menjadi prinsip utama dalam kerja jurnalistik. (Lia Hambali-tim)
