Padang Lawas, AgaraNews.com // Gerakan Pemerhati Hak Masyarakat Sumatera Utara (GPHM-SU) menyampaikan bahwa Welvindra akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan mantan Ketua Kelompok Tani Kecamatan Huristak terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dan penyaluran hasil plasma masyarakat selama kerja sama dengan eks PT Torganda / PT Torus Ganda.
Langkah hukum tersebut ditempuh menyusul adanya dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan hasil plasma yang diduga telah mengakibatkan kerugian masyarakat hingga puluhan miliar rupiah.
GPHM-SU menilai persoalan ini harus diungkap secara terang benderang. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pengelolaan hasil plasma dilakukan, berapa nilai pendapatan yang diperoleh, serta bagaimana mekanisme pembagian hak masyarakat selama masa kerja sama berlangsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tidak ingin hak-hak masyarakat terus menjadi tanda tanya. Jika ditemukan bukti adanya penyimpangan, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Welvindra.
GPHM-SU juga mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk mengaudit aliran dana, dokumen pengelolaan plasma, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Jalur hukum menjadi langkah untuk memperjuangkan transparansi, keadilan, dan pemulihan hak masyarakat Kecamatan Huristak.
Welvindra menegaskan bahwa laporan tersebut akan disertai bukti dan dokumen pendukung agar persoalan ini dapat diperiksa secara objektif oleh aparat penegak hukum.
GPHM-SU menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan hukum dan kepastian atas hak-hak masyarakat.
“Mengawal Hak Rakyat, Memperjuangkan Keadilan, dan Menegakkan Transparansi.”(Lia Hambali)
Reporter : Fitri NST



























