Nias, Agaranews.net // Persoalan rencana perubahan batas wilayah Desa di Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, menuai sorotan dari Aliansi Rakyat Nias Bersuara (ARNIS). Kamis (19/11/2026).
Ketua ARNIS, Darwis Zendrato, menegaskan bahwa hasil pertemuan di Kantor Camat Bawolato tidak serta-merta menjadi keputusan final maupun dasar hukum perubahan batas wilayah desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Darwis, proses perubahan batas wilayah harus diawali dengan sosialisasi dan musyawarah desa (Musdes), disertai berita acara serta persetujuan masyarakat. Jika hanya diputuskan melalui pertemuan tingkat kecamatan tanpa melibatkan desa terkait, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Ia meminta Camat Bawolato bersikap terbuka, transparan, dan menghormati penolakan masyarakat serta sejarah batas wilayah yang diwariskan para leluhur.
Jangan sampai kebijakan perubahan batas wilayah dilakukan secara sepihak dan melukai hak serta perasaan masyarakat. Pemerintah harus mengutamakan musyawarah dan kepentingan masyarakat. Tegas Darwis.
ARNIS berharap Pemerintah Kabupaten Nias, DPRD, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan instansi terkait turun memperhatikan persoalan tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik sosial di Desa Sisarahili, Dahana, dan Balale Toba’a.(Dika)




























