Wali Kota dan Forkopimda Tanjungbalai Temui Massa UNRAS API Setujui Pembatalan Hibah Bagi Forkopimda dan Akan Selalu Berpihak Atas Kepetingan Masyarakat

Tanjungbalai,Agara News. Com // Wali Kota Mahyaruddin Salim, SE,MAP Ketua DPRD Tengku Eswin,ST serta Unsur Forkopimda menemui massa dari Aliansi Pemuda Indonesia (*API*) yang melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Tanjungbalai, Kamis (4/9/2025) sekira Pukul 11.00 WIB.

Dalam orasinya, Aliansi Pemuda Indonesia (API) mendesak Wali Kota Tanjungbalai untuk pertama menolak keras Penambahan Anggaran SPPD DPRD Tanjungbalai karena mencederai semangat efisiensi anggaran.Kedua, Mendesak DPRD untuk membatalkan Anggaran Dana hibah kepada Lembaga Vertikal maupun Aparat Penegak Hukum (APH) yang telah dianulir dalam APBD kota Tanjungbalai karena Hibah kepada lembaga vertikal jelas melanggar prinsip keuangan negara, sebab lembaga tersebut dibiayai APBN dan Praktek ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, melemahkan fungsi pengawasan, serta menggerus hak rakyat atas anggaran.

Ketiga, Mendesak DPRD Tanjungbalai membuat Rekomendasi Resmi untuk mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset karena RUU ini menjadi Instrumen penting Pemberantasan korupsi, agar Aset hasil kejahatan Negara dapat segera dikembalikan untuk kepentingan Rakyat dan DPRD harus berdiri bersama rakyat dalam agenda pemberantasan korupsi dan Penguatan Integritas Keuangan Negara.

Menanggapi hal itu, Walikota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim,SE,MAP dan Ketua DPRD Tengku Eswin sepakat dan mengabulkan permintaan masyarakat agar dana hibah untuk Kejaksaan dan Polres Tanjungbalai sebesar Rp 4, 1 Milyar dari APBD Tanjungbalai tahun 2025 untuk dibatalkan.

Hal ini ditandai dengan Pendatanganan pernyataan sikap oleh
Wali Kota, Ketua DPRD, Kajari, Kapolres, Sekretaris Daerah, mewakili Dan Lanal TBA serta Penandatanganan Fakta Integritas Ketua DPRD dan para Wakil Ketua DPRD di kolom tuntutan spanduk yang dibawa APIKami selaku Kepala Daerah, wajib mengindahkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran yang diatensikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami sebagai Kepala Daerah, dari awal pelantikan sebagai Walikota hingga saat ini, saya tidak pernah menggunakan Dana Perjalanan Dinas APBD, saya gunakan uang pribadi saya, tegas Mahyaruddin Salim,SE,MAP

Lanjut Walikota, Terkait Honorer yang dirumahkan, bagi honor yang tidak masuk Database atas Atensi pusat, kami selaku Walikota tidak bisa banyak berbuat, itu sudah otomatis dari sistem, namun OPD juga tidak boleh menerima karyawan baru kembali, hal tersebut kami pastikan bagian komitmen Program kerja kami. Saya berjanji dari awal kami mencalonkan diri sebagai Walikota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim,SE,MAP kami berkomitmen untuk membuat Tanjungbalai ini menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih aman, namun hal tersebut tidak praktis terjadi, itu butuh proses, bantu kami untuk mewujudkan mimpi mimpi kita bersama, menjadi kota yang Indah, Sejahtera, dan lain sebagainya

“Demi memberikan kedamaian bagi masyarakat Kota Tanjungbalai yang hadir hari ini, kami yakin bapak Kapolres, Kajari Tanjungbalai dan Forkopimda lainnya akan menyetujui dan menandatangani bahwa alokasi NPHD hibah tahun 2026 tidak akan diterima oleh seluruh Unsur Forkopimda Tanjungbalai,” sebutnya

Persoalan yang disampaikan oleh warga, sudah ada dalam Pemikiran kami selaku Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai beserta Forkopimda. Jika ini keinginan Rakyat, maka saya selaku Walikota Tanjungbalai akan mengabulkan, kata Mahyaruddin Salim,SE,MAP didepan para masyarakat yang melakukan aksi Damai.

Hal Senada juga dikatakan Ketua DPRD Tengku Eswin, ST menjawab tuntutan masyarakat yang melakukan aksi.”Jika Wali Kota setuju, maka DPRD dan saya sebagai Ketua DPRD Tanjungbalai setuju,” jawabnya singkat didepan Masyarakat.

Untuk diketahui, Aksi Damai dari Aliansi Pemuda Indonesia (*API*) Kota Tanjungbalai itu menyuarakan berbagai Aspirasinya, diantaranya mengenai Dana Hibah Barang dan Bangunan sebesar Rp 4,1 Milyar ke Institusi Penegak Hukum Kejaksaan dan Polres Tanjungbalai. Kemudian, menyuarakan agar dilakukan Pemangkasan SPPD anggota DPRD Tanjungbalai sebesar Rp 9 M dari APBD dan Rp 2 Miliar dari P-APBD tahun 2025.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Wakil Walikota Muhammad Fadly Abdina, SP,Msi Sekda Tanjungbalai Hj.Nurmalini Marpaung,S.sos,MI.Kom Kajari Tanjungbalai Yuliyati Ningsih, SH, MH Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri, SIK,MIK serta unsur Forkopimda dan Instansi Vertikal lainnya.

Aksi tersebut mendapat Pengamanan dari Aparat Kepolisian dan TNI. Setelah ditemui Walikota dan Unsur Forkopimda, Para Pengunjuk rasa membubarkan diri dengan Tertib dan Damai.
(Laporan: Sofyan Parinduri BA-Kabiro)