Aceh Tenggara –agaranews.com- Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan sektor pendidikan yang lebih berkualitas dan merata di Kabupaten Aceh Tenggara, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) menggelar Rapat Triwulan Pertama tahun 2025, pada Senin (22/9/2025), bertempat di Kantor MPD Aceh Tenggara, Kecamatan Bambel.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I MPD Aceh Tenggara, Rasjidun Pagan, dan turut dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan komisi serta anggota MPD dari berbagai wilayah dalam kabupaten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agenda rapat triwulan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi berbagai capaian dan tantangan dunia pendidikan di Aceh Tenggara, sekaligus merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
> “Rapat triwulan ini tidak sekadar agenda rutin, tetapi merupakan bentuk komitmen nyata MPD dalam mengawal arah kebijakan pendidikan di daerah. Setiap masukan yang dibahas hari ini akan kami rangkum menjadi rekomendasi resmi untuk pemerintah daerah, sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujar Rasjidun Pagan dalam arahannya.
Selama rapat berlangsung, sejumlah isu krusial menjadi sorotan utama pembahasan, di antaranya terkait kualitas tenaga pendidik, pemerataan fasilitas pendidikan antarwilayah, dukungan anggaran pendidikan, serta penguatan peran pengawasan masyarakat terhadap layanan pendidikan di tingkat sekolah.
Para anggota MPD menyampaikan secara terbuka berbagai aspirasi dan hasil pengamatan mereka di lapangan, termasuk kendala yang masih dialami sekolah-sekolah terpencil, keterbatasan sumber daya guru, hingga pentingnya pembinaan karakter siswa di tengah tantangan era digital saat ini.
> “Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Aceh Tenggara memiliki hak dan akses yang sama terhadap pendidikan bermutu, tidak peduli mereka tinggal di kota atau di pelosok desa,” ujar salah satu anggota MPD dalam sesi diskusi.
Rapat juga menegaskan pentingnya sinergi antara MPD, Dinas Pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan, agar program-program pendidikan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas belajar-mengajar.
Dalam waktu dekat, hasil rapat ini akan difinalisasi dalam bentuk dokumen rekomendasi resmi yang memuat butir-butir masukan strategis. Dokumen ini akan disampaikan kepada Bupati Aceh Tenggara dan Dinas Pendidikan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi dan penyusunan kebijakan pendidikan daerah.
Sebagai penutup, Rasjidun Pagan mengajak seluruh unsur MPD untuk tetap solid dan aktif menjalankan fungsi pengawasan serta advokasi terhadap kebijakan pendidikan di Aceh Tenggara.
> “MPD bukan sekadar lembaga pengamat, tetapi mitra strategis pemerintah dalam memajukan pendidikan. Kita harus hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan guru, siswa, dan orang tua, lalu menjadikannya pijakan dalam memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah,” pungkasnya.
Ady Gegoyong
