Mediasi Buntu, Gugatan PMH Rp30 Miliar di PN Kupang Berlanjut ke Pembuktian

LIA HAMBALI

- Redaksi

Rabu, 16 September 2026 - 05:03 WIB

50152 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kupang || Agaranews.com – Upaya perdamaian melalui proses mediasi dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) perkara Nomor 197/Pdt.G/2026/PN Kpg di Pengadilan Negeri (PN) Kupang resmi dinyatakan tidak berhasil (buntu). Kedua belah pihak menyerahkan Resume Mediasi pada persidangan yang digelar Selasa (15/9/2026).

Gagalnya mediasi membuat perkara ini bergerak ke pemeriksaan pokok perkara dengan agenda pembacaan gugatan pada pekan depan. Perkara ini menjadi perhatian publik lantaran nilai tuntutan ganti kerugian immateriil yang diajukan Penggugat, Elly Robi Yennia, mencapai Rp30 miliar.

Sengketa ini berawal dari proses pemeriksaan etik terhadap Penggugat yang didalilkan menggunakan atau membiarkan penggunaan sejumlah dokumen dengan keabsahan bermasalah. Dokumen tersebut berkaitan dengan fasilitas kredit atau pembiayaan serta jaminan fidusia.

Penggugat mendalilkan adanya dugaan penggunaan identitas dan pemalsuan tanda tangan tanpa persetujuan yang sah. Meski keberatan telah disampaikan, Penggugat menilai belum ada proses verifikasi, klarifikasi, maupun pemeriksaan forensik yang memadai sebelum dokumen tersebut digunakan.

Ketua Tim Kuasa Hukum Penggugat, Dr. (c) TNI AD Purn. Adv. Rikha Permatasari, S.H., M.H., bersama Adv. Cosmas Jo Oko, S.H., dan Adv. Jondri Linome, S.H., menyatakan kesiapannya untuk membuka seluruh fakta dan alat bukti di persidangan.

“Mediasi tidak mencapai kesepakatan. Tidak masalah, kami menghormati proses tersebut. Sekarang waktunya masuk ke pokok perkara. Buka dokumennya, periksa tanda tangannya, uji alat buktinya, dengarkan para pihak, dan biarkan Majelis Hakim menilai siapa yang mampu membuktikan dalilnya,” tegas Rikha di PN Kupang, Selasa (15/9/2026).

Rikha juga menekankan agar kebenaran tidak ditutupi oleh persoalan administrasi belaka.

“Kalau tanda tangan itu benar, buktikan. Kalau dokumennya sah, buktikan. Sebaliknya, apabila terdapat dokumen atau tanda tangan yang tidak sah, maka harus berani dibuka dan dipertanggungjawabkan. Jangan tutupi kebenaran dengan administrasi. Pengadilan adalah tempat yang tepat untuk mengujinya,” ujar Rikha.

Gugat Kerugian Immateriil Rp30 Miliar dan Pemulihan Nama Baik

Dampak dari persoalan yang berlangsung selama kurang lebih tiga tahun ini diklaim merugikan Penggugat secara ekonomi, pekerjaan, reputasi, hingga kondisi psikologis dan keluarga.

Oleh karena itu, Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian immateriil sebesar Rp30 miliar, tuntutan dwangsom (uang paksa) sebesar Rp5 juta per hari keterlambatan, serta permohonan pemulihan nama baik dan permohonan maaf secara tertulis dari pihak Tergugat.

Meski demikian, Tim Kuasa Hukum menegaskan bahwa nilai uang bukan fokus utama dalam gugatan ini.

“Jangan hanya melihat angka Rp30 miliar. Bagi kami perkara ini jauh lebih besar daripada angka. Ada nama baik, kehormatan, martabat, pekerjaan, hak, dan masa depan seseorang yang dipertaruhkan,” tutur Rikha.

Ia menambahkan, kerugian reputasi selama tiga tahun tidak dapat diputar kembali hanya dengan kompensasi finansial.

“Karena itu, yang kami perjuangkan bukan hanya ganti kerugian, tetapi juga kebenaran hukum dan pemulihan hak serta martabat klien kami.”

Guna memastikan keabsahan dokumen, Tim Kuasa Hukum Penggugat menyatakan siap melakukan pemeriksaan laboratorium forensik independen jika diperlukan.

“Kami siap diuji. Kami siap dengan pembuktian. Kalau memang diperlukan pemeriksaan forensik terhadap tanda tangan dan dokumen yang dipersoalkan, lakukan secara profesional dan independen. Kebenaran tidak perlu ditakuti,” kata Rikha.

Pihaknya memastikan seluruh perdebatan hukum akan dijalankan secara transparan di ruang sidang, tanpa niat mengadili pihak manapun melalui opini media semata.

“Kami tidak akan mengadili siapa pun melalui media. Tetapi kami juga tidak akan diam ketika hak hukum klien kami sedang diperjuangkan. Kami akan berbicara melalui gugatan, bukti, saksi, dokumen, dan argumentasi hukum di ruang persidangan,” ucapnya.

Menjelang agenda pembacaan gugatan pekan depan, Tim Kuasa Hukum menegaskan komitmennya untuk mengawal sengketa ini hingga tuntas.

“Mulai minggu depan, biarkan pertarungan berlangsung dalam koridor hukum: dalil dilawan dengan dalil, bukti diuji dengan bukti, dan argumentasi dijawab dengan argumentasi. Bukan tekanan, bukan kekuasaan, dan bukan opini yang menentukan — tetapi hukum dan pembuktian,” tegas Rikha.

Ia menutup pernyataannya dengan pesan mengenai kesetaraan di hadapan hukum.

“Tidak boleh ada seorang pun berada di atas hukum. Tidak boleh pula seorang warga negara kehilangan haknya untuk mencari keadilan. Kalau ada dokumen yang dipersoalkan, buka. Kalau ada tanda tangan yang dipersoalkan, uji. Kalau ada dalil, buktikan. Jangan takut kepada kebenaran,” kata Rikha.

Seluruh uraian materi gugatan merupakan dalil dari pihak Penggugat yang masih harus diuji kebenarannya di persidangan. Pihak Tergugat memiliki hak penuh sesuai hukum acara untuk menyampaikan jawaban, sanggahan, serta alat bukti banding dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Kupang. (Arju Herman/Lia Hambali)

Berita Terkait

Peringati Tragedi Semanggi I, Aktivis: Jangan Hanya Mengenang, Tapi Evaluasi Demokrasi
WZARD : Diskusi Menjelang Momentum Peringatan Semanggi I Sebagai Bentuk Dukungan Terhadap Keberlanjutan Reformasi Demokrasi di Indonesia
Serah Terima Jabatan Ketua RW:10 Perumahan Bekasi Green City Kampung Turi Sriamur Tambun Utara Kabupaten Bekasi Periode 2026-2034
Estafet Kepemimpinan di Bekasi Green City! Muhammad Nurdin Saputra Resmi Jabat Ketua RT 04/10 Periode 2026-2034, Warga Ucapkan Terima Kasih Untuk Wiskar Jakmin,. !!!
Kalau Tidak Nyaman, Keluar Saja!” – UPT Rusunawa Tanjungbalai Dituding Arogan, Penghuni Lapor ke IWOI,..!!!
Ketua MKKS Benny Rio : Kenaikan Kelas Tidak Otomatis Lagi & TKA Jadi Penentu! Orang Tua Wajib Siap
Ciptakan Kamseltibcar Lantas, Satlantas Polres Tanjungbalai Rutin Imbau Pengendara Patuhi Aturan di Pagi Hari
Kasi Pidsus Oloan Ihkwan Marulitua Sinaga Pimpin Apel Pagi Kejari Karo, Tekankan Disiplin dan Integritas

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 23:29 WIB

Peringati Tragedi Semanggi I, Aktivis: Jangan Hanya Mengenang, Tapi Evaluasi Demokrasi

Senin, 16 November 2026 - 22:45 WIB

Serah Terima Jabatan Ketua RW:10 Perumahan Bekasi Green City Kampung Turi Sriamur Tambun Utara Kabupaten Bekasi Periode 2026-2034

Senin, 16 November 2026 - 22:41 WIB

Estafet Kepemimpinan di Bekasi Green City! Muhammad Nurdin Saputra Resmi Jabat Ketua RT 04/10 Periode 2026-2034, Warga Ucapkan Terima Kasih Untuk Wiskar Jakmin,. !!!

Senin, 16 November 2026 - 22:31 WIB

Kalau Tidak Nyaman, Keluar Saja!” – UPT Rusunawa Tanjungbalai Dituding Arogan, Penghuni Lapor ke IWOI,..!!!

Senin, 16 November 2026 - 22:19 WIB

Ketua MKKS Benny Rio : Kenaikan Kelas Tidak Otomatis Lagi & TKA Jadi Penentu! Orang Tua Wajib Siap

Senin, 16 November 2026 - 22:14 WIB

Ciptakan Kamseltibcar Lantas, Satlantas Polres Tanjungbalai Rutin Imbau Pengendara Patuhi Aturan di Pagi Hari

Senin, 16 November 2026 - 22:04 WIB

Kasi Pidsus Oloan Ihkwan Marulitua Sinaga Pimpin Apel Pagi Kejari Karo, Tekankan Disiplin dan Integritas

Senin, 16 November 2026 - 21:41 WIB

Jaksa Turun ke Tiga Panah! Kejari Karo Kawal BUMDes Agar Uang Desa Transparan, Akuntabel, dan Tidak Salah Kelola,. !!!

Berita Terbaru