Bupati Karo Hadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian IIN Tahun Sebelumnya serta Penguatan IIN/SPI Tahun 2025

Medan, AgaraNews.com // Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., MM dan Inspektur Kabupaten Karo Sodes Sembiring, SE., (tautan tidak tersedia), menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian IIN Tahun Sebelumnya serta Penguatan IIN/SPI tahun 2025 di Wilayah Sumatera Utara. Rapat ini dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis, 2 Oktober 2025.Rapat ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dengan meningkatkan integritas dan mengurangi tindakan korupsi. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan bahwa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi momentum penting dalam penguatan integritas.Hasil SPI tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Karo memiliki skor 76,07, dengan nilai tertinggi sebesar 78,5 dan paling rendah 57,2. Akumulasi skor untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah 58,55, sehingga diharapkan kedepannya agar ditingkatkan lagi.

Pemprov Sumut melalui Pemerintahan Daerah akan memperbaiki dengan mendorong transparansi di sektor pengadaan barang dan jasa, memperkuat sistem pengawasan internal, dan melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan pembangunan daerah. Pimpinan KPK RI, Johanis Tanak, menyampaikan bahwa indeks integritas nasional tahun 2024 memiliki skor 71,53 poin.Rapat ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong, Bupati/Walikota se-Sumut, dan seluruh unsur KPK RI. Dengan adanya rapat ini, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik, dan mereformasi birokrasi yang berdampak positif bagi pembangunan daerah.Rapat koordinasi ini dapat memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mengelola data sosial ekonomi secara lebih efektif, serta mendorong penggunaan data yang lebih luas dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional ¹. Dengan demikian, diharapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota dapat bekerja sama untuk meningkatkan integritas dan mengurangi tindakan korupsi.( Lia Hambali)

Sumber : Diskominfo