Aktivis Antikorupsi Balazigö Hia Desak Kadis Koperasi Nias Transparan Soal Anggaran Rp 425 Juta dan Rp 99,9 Juta

Nias.Agaranews.com // Wakil Ketua Umum Perhimpunan Wartawan Pejuang Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PEWAKI) Seorang aktivis antikorupsi Kabupaten Nias, Balazigo Hia, mendesak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias untuk membuka secara transparan rincian penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD tahun berjalan.

Menurut Balazigo Hia, terdapat dua pos anggaran yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, yakni Rp 425 juta untuk kegiatan pembuatan akta pendirian Koperasi Merah Putih, serta Rp 99,986 juta untuk belanja pengadaan gerobak yang akan diserahkan kepada masyarakat.

“Kami meminta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Nias menjelaskan berapa jumlah desa yang terlibat dalam program pembuatan akta pendirian koperasi tersebut, berapa anggaran yang dialokasikan untuk setiap desa, serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya,” ujar Balazigo Hia kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).Lebih lanjut, Balazigo Hia juga menyoroti pengadaan gerobak senilai hampir Rp 100 juta yang disebut akan diserahkan kepada masyarakat. Ia meminta agar pemerintah daerah menyampaikan secara terbuka berapa jumlah penerima bantuan, berapa nilai satuan gerobak per orang, dan mekanisme penyaluran bantuan tersebut.

“Rakyat berhak tahu ke mana uang daerah dialokasikan. Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya slogan, tapi kewajiban pemerintah,” tegas Balazigo.

Aktivis itu menilai bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah terhadap masyarakat, sekaligus langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan anggaran.

Ia juga mengingatkan agar Inspektorat Daerah dan aparat penegak hukum ikut mengawasi penggunaan anggaran tersebut demi memastikan setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias belum memberikan keterangan resmi terkait permintaan klarifikasi tersebut.(Dika)