ACEH TIMUR– Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kabupaten Aceh Timur menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta pencemaran lingkungan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur.
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum dan instansi pemerintah terkait, mengingat dampaknya tidak hanya menyangkut dugaan praktik pungutan ilegal, tetapi juga berpotensi mengancam lingkungan hidup serta mata pencaharian masyarakat, khususnya para petani.
Ketua YARA Aceh Timur, Indra Kusmeran, S.H. menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dugaan pungutan sebesar Rp50.000 per drum dari hasil minyak yang berasal dari aktivitas illegal drilling di wilayah Desa Lhok Meure dan Desa Lhok Leumak, Kecamatan Darul Ihsan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam informasi tersebut, seorang pria berinisial JF disebut-sebut diduga memiliki peran dalam mengendalikan pungutan tersebut,bahkan, pungutan itu dikaitkan dengan dugaan setoran kepada pihak kepolisian di lingkungan Polres Aceh Timur.
YARA meminta agar persoalan ini ditelusuri secara transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat.
Selain dugaan praktik pungli, YARA juga menyoroti dampak lingkungan yang diduga ditimbulkan oleh aktivitas illegal drilling di Kecamatan Darul Ihsan.
Berdasarkan informasi yang diterima, limbah minyak dari lokasi pengeboran diduga mengalir melalui saluran irigasi dan mencemari lahan persawahan masyarakat di tiga gampong, yakni Gampong Panton Meureubo, Seuneubok Teungoh, dan Seuneubok Kulam.
Kondisi tersebut dikhawatirkan mengancam produktivitas pertanian serta mengganggu aktivitas para petani dalam menggarap sawah, terutama menghadapi musim tanam tahun ini.
Dampak pencemaran lingkungan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Sebab, apabila terbukti terjadi, kerugian yang ditimbulkan bukan hanya menyangkut kondisi tanah dan saluran irigasi, tetapi juga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Menyikapi persoalan tersebut, Indra Kusmeran meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Aceh Timur dan instansi terkait agar menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut secara terbuka kepada masyarakat.
Indra Kusmeran,secara khusus meminta aparat penegak hukum menggelar konferensi pers untuk menjelaskan hasil pemeriksaan dan pengujian terkait dugaan pencemaran lingkungan di kawasan persawahan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai sejauh mana pemeriksaan telah dilakukan, bagaimana kondisi lingkungan yang terdampak, serta langkah penanganan yang akan diambil oleh pemerintah dan aparat berwenang.
“Kami meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Hasil pemeriksaan terhadap dugaan pencemaran lingkungan harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Masyarakat, khususnya para petani yang terdampak, berhak mendapatkan kepastian,” tegasnya.
Lebih lanjut, Indra Kusmeran menegaskan jika polemik pungli dan pencemaran lingkungan terus berlanjut,pihaknya akan mengambil langkah kelembagaan dengan menyurati sejumlah kementerian terkait dan Mabes Polri, hingga Komisi III DPR RI.
Langkah tersebut dilakukan untuk meminta perhatian dan pengawasan terhadap penanganan dugaan praktik pungli, aktivitas illegal drilling, serta pencemaran lingkungan yang dikeluhkan masyarakat di Kecamatan Darul Ihsan.
Ia berharap pemerintah pusat dan lembaga pengawas dapat mendorong penanganan persoalan tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Demikian juga Indra Kusmeran meminta apabila ditemukan unsur tindak pidana, baik terkait aktivitas pengeboran ilegal, dugaan pungutan liar, maupun pencemaran lingkungan, pihak-pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai masyarakat, khususnya petani, harus menanggung kerugian akibat aktivitas yang diduga melanggar hukum. Penegakan hukum harus berjalan, lingkungan harus dilindungi, dan hak masyarakat harus diperhatikan,” tutup Indra Kusmeran.
YARA Aceh Timur menegaskan bahwa penanganan persoalan ini harus mengedepankan transparansi, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta kepentingan masyarakat yang terdampak.
