ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Subulussalam, AgaraNews.com — Sorotan tajam publik terhadap tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam kian menguat menyusul dugaan terlampauinya batas waktu masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Alimsyah, S.Pd.I.
Selain persoalan durasi jabatan, posisi Alimsyah yang juga menjabat sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) turut memicu pertanyaan serius mengenai kepatuhan administrasi kepegawaian di daerah tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan serta pandangan sejumlah pemerhati kebijakan publik setempat, kondisi ini memunculkan desakan kuat agar Wali Kota Subulussalam, H. Rasyid Bancin, dan Sekretaris Daerah (Sekda), Asrul Assani, S.E., M.Si., segera memberikan penjelasan resmi. Publik menilai pucuk pimpinan daerah tidak seharusnya terkesan diam atau membiarkan persoalan administratif di posisi strategis tanpa kejelasan dasar hukum.
Secara normatif, ketentuan mengenai batasan waktu penunjukan Pelaksana Tugas mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk sebagai Plt melaksanakan tugasnya paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya, sehingga total kumulatif masa jabatan maksimal adalah 6 (enam) bulan.
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui berbagai surat edarannya juga mengatur secara ketat mengenai pembatasan mutasi, rotasi, serta pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama oleh kepala daerah guna menjaga stabilitas birokrasi dan kepatuhan terhadap sistem merit.
Menurut kalangan pemerhati tata kelola pemerintahan di Subulussalam, fakta bahwa Alimsyah juga menduduki posisi Sekretaris BKPSDM—instansi yang justru memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan administrasi kepegawaian—menjadikan polemik ini semakin sensitif. Situasi tersebut dinilai berpotensi menjadi preseden buruk bagi penegakan disiplin birokrasi apabila tidak segera diluruskan sesuai koridor aturan yang berlaku.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa posisi Kepala Dinas Keuangan merupakan jantung pengelolaan anggaran dan belanja daerah. Jika masa jabatan seorang Plt melewati batas waktu maksimal tanpa prosedur pengangkatan pejabat definitif atau dasar hukum yang sah, hal itu berisiko menimbulkan persoalan keabsahan administratif atas berbagai kebijakan maupun dokumen keuangan yang ditandatangani.
Hingga berita ini diterbitkan, Alimsyah, S.Pd.I. belum berhasil dikonfirmasi oleh awak media guna memberikan klarifikasi terkait dasar hukum perpanjangan masa jabatannya sebagai Plt Kepala BPKD. Upaya konfirmasi juga masih terus dilakukan kepada Wali Kota Subulussalam, H. Rasyid Bancin, serta Sekda Kota Subulussalam, Asrul Assani, S.E., M.Si., guna memperoleh keterangan resmi yang utuh dan berimbang.(Lia Hambali)
Reporter: Raja



























