Jakarta,AgaraNews.com //Ikatan Aktivis 98 (IKA 98) mendorong KH Said Aqil Siradj menjadi Wakil Presiden (Wapres) RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto, menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut disampaikan sebagai alternatif kepemimpinan nasional dengan mengedepankan sosok ulama yang memiliki pemahaman kebangsaan, moderat, serta berada di luar kepentingan partai politik.
Ketua Umum Ikatan Aktivis 98, Bony Ibrahim Furkon, mengatakan, Said Aqil Siradj dinilai memiliki kapasitas dan rekam jejak yang dapat memperkuat pemerintahan Prabowo. Selain dikenal sebagai ulama, Said Aqil juga merupakan intelektual yang memiliki pandangan moderat, inklusif, serta menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan kebhinekaan.
“Kami merekomendasikan KH Said Aqil Siradj sebagai Wakil Presiden RI. Beliau merupakan sosok ulama sekaligus intelektual yang memiliki pemikiran moderat, inklusif, dan kuat dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan,” ujar Bony.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pemilihan figur dari luar partai politik menjadi salah satu pertimbangan penting. Langkah tersebut dinilai dapat meminimalkan potensi konflik kepentingan di antara partai-partai pendukung pemerintahan maupun kekuatan politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Bony menilai, dinamika politik nasional membutuhkan figur yang mampu menjadi jembatan komunikasi antar kelompok politik. Terlebih, sejumlah partai di luar KIM juga memiliki kontribusi dalam dinamika politik dan penyampaian aspirasi di DPR RI.
“Kami melihat Wakil Presiden tidak harus berasal dari unsur partai politik. Justru figur independen yang memiliki kapasitas kebangsaan dapat menjadi penyeimbang sekaligus pemersatu berbagai kekuatan politik. Dengan begitu, tidak ada kepentingan politik tertentu yang terlalu dominan dalam pemerintahan,” jelas dia.
Ia menambahkan, Said Aqil memiliki pemikiran yang relevan dengan kebutuhan bangsa saat ini. Salah satunya melalui prinsip tawasuth atau moderasi, sikap inklusif, serta pandangan bahwa nasionalisme merupakan bagian penting dari nilai keagamaan.
Prinsip _hubbul wathan minal iman_ atau cinta tanah air merupakan bagian dari iman, menurut Bony, menjadi salah satu landasan penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Said Aqil Dinilai Bisa Jadi Jalan Tengah Koalisi Politik
Ikatan Aktivis 98 menilai, dinamika politik nasional membutuhkan figur yang mampu menjadi jembatan di tengah beragam kepentingan politik. Karena itu, menghadirkan sosok Wakil Presiden dari luar lingkaran partai politik dinilai dapat membuka ruang konsolidasi nasional yang lebih luas.
“Kami merekomendasikan KH Said Aqil Siradj sebagai Wakil Presiden dari luar unsur partai politik guna menghindari konflik kepentingan di antara partai-partai koalisi pendukung Prabowo,” demikian gagasan yang disampaikan Ikatan Aktivis 98.
Prabowo-Said Aqil Dinilai Bisa Perkuat Persatuan Nasional
Lebih jauh, Ikatan Aktivis 98 meyakini kehadiran seorang ulama sebagai Wakil Presiden dapat memberikan dimensi baru dalam kepemimpinan nasional. Menurut Bony, pemerintahan Prabowo membutuhkan pendamping yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual dan pengalaman, tetapi juga mampu memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta menjaga kohesi sosial masyarakat.
Ia menilai, pasangan Presiden Prabowo Subianto dan KH Said Aqil Siradj berpotensi menjadi kombinasi kepemimpinan nasionalis dan religius yang dapat diterima berbagai kelompok masyarakat.
Harapannya, pelaksanaan program-program pemerintah dapat berjalan lebih baik, sekaligus mengurangi potensi gesekan politik dan ketidakpuasan sosial di tengah masyarakat.
Ikatan Aktivis 98 juga berharap usulan tersebut dapat dipertimbangkan oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju maupun kekuatan politik di luar KIM.
Ulama di Kursi Wapres, Alternatif di Tengah Dinamika Politik
Dorongan terhadap Said Aqil memperlihatkan bahwa wacana pengisian kursi Wakil Presiden tidak semata-mata berkutat pada nama-nama elite partai politik. Munculnya usulan dari kalangan aktivis 1998 ini turut membawa perspektif lain mengenai kebutuhan kepemimpinan nasional, yakni figur yang dinilai mampu berdiri di atas kepentingan kelompok dan mengedepankan persatuan bangsa.
Meski demikian, keputusan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Bagi Bony Ibrahim Furkon, kepemimpinan nasional ke depan membutuhkan sosok yang dapat menjadi pemersatu, bukan justru memperlebar sekat kepentingan politik.
“Kami percaya pemerintahan Presiden Prabowo akan semakin kuat apabila didampingi Wakil Presiden yang memiliki kapasitas keulamaan, intelektualitas, serta komitmen terhadap persatuan bangsa. Nilai-nilai tersebut penting agar pelaksanaan program pemerintah berjalan seiring dengan kepentingan rakyat,” ungkap Bony.(Tim)



























