Nias.Agaranews.com // Masyarakat Desa Dahana dan Balale Toba’a Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, menyampaikan penolakan keras terhadap rencana perubahan batas wilayah yang dibahas dalam pertemuan di Kantor Camat Bawolato. Senin (16/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan tersebut dihadiri Camat Bawolato, Zulkarnain Rahman Zebua, S.E., bersama sejumlah staf, Anggota DPRD Kabupaten Nias Pinta Anugrah Ndruru, Kepala Desa Balale Toba’a, Kepala Desa Sisarahili, Pj. Kepala Desa Dahana, tim teknis fasilitator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perwakilan Dinas PMDP2A Kabupaten Nias, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Pembahasan mengenai batas wilayah yang disebut berada di Desa Sisarahili berlangsung kurang lebih 7 jam. Namun, hingga pertemuan berakhir, belum tercapai kesepakatan bersama antara para pihak yang berkepentingan. Khususnya terkait aspirasi masyarakat Desa Dahana dan Balale Toba’a yang tidak setuju dengan rencana perubahan batas wilayah tersebut.
Ama Alfon Lafau dan Ama Resi Lafau, mantan kepala Desa Dahana, Ketua BPD dan Pj kepala Desa Dahana melakukan walk out alias keluar dari pertemuan itu sebagai tanda/sikap ketidak persetujuan kami atau menolak keras atas perubahan batas wilayah desa itu, dan jelas hal ini membuat kami sangat kecewa tidak menerima atau menolak dengan keras atas perubahan batas wilayah desa tersebut yang dilakukan secara sepihak oleh Camat.
Kami duga bahwa ada pihak lain yang ada dibelakang mereka yang memiliki tujuan dan hasrat besar yang tersembunyi demi kepentingan pihak tertentu sehingga memaksakan perubahan sepihak atas batas wilayah desa kami desa Dahana dengan wilayah dusun II Toba’a yang dulunya sebelum pemekaran adalah dusun 4 Toba’a desa Dahana yang merupakan bagian yang tidak boleh terpisahkan oleh apapun dari wilayah desa Dahana sampai kapan pun juga.
Kebijakan dan perubahan ini bersama dengan para pihak lainnya yang mendesain perubahan batas wilayah desa ini, telah sangat menciderai sejarah dan harga diri desa kami dan kearifan lokal leluhur kami, merobek rasa keadilan dan serta nilai kemanusiaan desa kami dengan menginjak-injak harkat dan martabat desa kami Desa Dahana.
Itu adalah sikap pengkhianatan bagi kami, dengan sikap yang sangat arogan tanpa mau menerima dan mempertimbangkan saran, pendapat dan masukan yang semuanya itu adalah merupakan fakta dan bukti sejarah kehidupan dan perjuangan dari para leluhur kami yang dulunya ada di seluruh wilayah desa Dahana, ujar Ama Alfon Lafau dengan tegas.
Ketentuan pemekaran desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2012 harus menjadi dasar pembahasan batas wilayah desa tersebut, tegas Ama Syahrul Ndruru sebagai ketua BPD desa Dahana beberapa periode.
Bapak Ama Falni Lafau, seorang tokoh Desa Balale Toba’a yang juga seorang Pendeta, menjelaskan bahwa wilayah Dusun 2 Toba’a sebelumnya merupakan bagian dari Desa Dahana sebelum terjadi pemekaran desa.
Oleh karena itu menurutnya, persoalan batas wilayah desa harus ditelusuri berdasarkan sejarah desa dan juga sejarah pemekaran desa tersebut, supaya sesuai dengan keputusan awal dari masyarakat pasca pemekaran.
Dan juga harus sesuai dengan ketentuan administrasi pemerintahan yang berlaku serta tidak diputuskan secara sepihak atau diubah tanpa melalui mekanisme dan musyawarah desa serta harus sesuai dengan prosedur hukum, ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di tengah-tangah masyarakat kita yang saat ini sedang kacau karena situasi politik dan keamanan nasional ditambah lagi situasi ekonomi nasional yang sulit sampai saat ini, ujarnya.
Saat media ini mengkonfirmasi camat Bawolato melalui whatsapp begini tanggapannya : bahwa Fokus kira kemaren adalah Desa Sisarahili dan Desa Balale Tobaa dan itu sudah ada kata sepakat dan untuk desa lokus dan desa segmen lainnya menunggu jadwal selanjutnya. (Dika)



























