Bengkulu, AgaraNews.com //.Pemerintah Provinsi Bengkulu gagal memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,2 triliun pada tahun anggaran 2025. Realisasi pendapatan hanya berada di kisaran Rp 800 miliar hingga Rp 900 miliar, memicu krisis likuiditas daerah hingga berujung tunda bayar ratusan miliar rupiah terhadap kontraktor dan pemerintah kabupaten/kota.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, mengungkapkan tidak tercapainya target PAD menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tunda bayar sejumlah pekerjaan fisik yang telah rampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Realisasi PAD tidak mencapai target. Dari Rp 1,2 triliun, capaiannya hanya sekitar Rp 800 miliar sampai Rp 900 miliar atau di bawah 75 persen,” ujar Tommy.
Utang kepada kontraktor terkonsentrasi pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), dengan nilai mencapai sekitar Rp 170 miliar. Pekerjaan yang tertunda pembayarannya didominasi proyek infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
Pemprov Bengkulu juga masih memiliki kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) kepada sejumlah kabupaten/kota dengan total mencapai Rp 120 miliar. “DBH juga masih terutang sekitar Rp 120 miliar dan akan dilunasi pada 2026,” kata Tommy.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan PAD, termasuk menggandeng aparat penegak hukum guna mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Ia menegaskan, gubernur telah menginstruksikan agar seluruh kewajiban tersebut diselesaikan pada tahun anggaran 2026.(Lia Hambali)
Liputan : Hasan
