Tanah Karo, AgaraNews.com // Pemerintah Kabupaten Karo menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Rakoetta Brahmana, Kantor Bupati Karo Kabanjahe, Jumat (27/03/2026). Acara ini menjadi momentum strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan arah pembangunan daerah di tengah dinamika ekonomi global yang menantang.
Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn). Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menyampaikan apresiasi atas capaian indikator makro pembangunan tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Karo tercatat stabil di angka 4,23% dengan PDRB mencapai Rp30,46 triliun, serta keberhasilan menekan angka kemiskinan menjadi 6,66% dan pengangguran terbuka di level 1,93%. 
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi penurunan alokasi dana transfer pusat, Bupati Karo mendorong penguatan Kemandirian Fiskal Daerah melalui optimalisasi PAD, pemanfaatan aset produktif, serta efisiensi belanja daerah yang tepat sasaran.
Poin utama RKPD 2027 meliputi :
– Ketahanan Pangan: Memperkuat posisi Karo sebagai lumbung hortikultura dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan akses pasar bagi petani
– Sinergi Pertanian & Pariwisata: Mengintegrasikan kekayaan alam dan budaya Karo untuk meningkatkan ekonomi kreatif dan UMKM
– Peningkatan SDM: Memastikan layanan kesehatan dan pendidikan yang unggul untuk mencetak generasi yang berdaya saing
– Gerakan “Karo Asri”: Mengajak masyarakat menjaga dan merawat infrastruktur serta fasilitas umum untuk meningkatkan kualitas hidup. 
Bupati Karo juga menekankan pentingnya Kerja Sama Kawasan dengan daerah tetangga untuk memperkuat konektivitas dan rantai pasok pangan lintas wilayah. Acara diakhiri dengan pemberian penghargaan inovasi terbaik kepada OPD, Pemerintah Kecamatan, dan Puskesmas yang berprestasi. 
Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Karo siap menghadapi tantangan ekonomi global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karo juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.(Lia Hambali)
Sumber : Diskominfo
