ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jakarta, AgaraNews.com // Lembaga Timur Barat Research Center (TBRC) merilis hasil survei nasional terkait evaluasi publik atas kinerja satu tahun enam bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Eksekutif TBRC, Johanes Romeo, menyampaikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo mencapai 84,6 persen. seperti disampaikan secara tertulis kepada media pada Rabu, (22/04/2026).
“Sebanyak 84,6 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, dengan rincian 37,7 persen sangat puas dan 46,9 persen puas,” ujar Johanes dalam keterangan resminya.
Sementara itu, responden yang menyatakan tidak puas tercatat sebesar 5,5 persen dan sangat tidak puas 6,8 persen. Adapun 3,1 persen responden tidak memberikan jawaban.
TBRC mencatat sejumlah faktor yang mendorong tingginya tingkat kepuasan publik. Salah satunya adalah komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
“Tingkat kepuasan terhadap komitmen pemberantasan korupsi mencapai 81,1 persen, didorong oleh kinerja Kejaksaan Agung dan KPK dalam mengembalikan kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah,” kata Johanes.
Selain itu, kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi di tengah gejolak global turut mendapat apresiasi.
“Sebanyak 82,6 persen masyarakat puas terhadap kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga energi bersubsidi meskipun terjadi tekanan global,” lanjutnya.
Kinerja aparat penegak hukum juga menjadi faktor pendukung, dengan tingkat kepuasan terhadap institusi kepolisian mencapai 79,7 persen.
Dalam sektor kesejahteraan sosial, program pemerintah seperti Sekolah Rakyat dan bantuan sosial (bansos) dinilai memberikan dampak positif.
“Sebanyak 80,3 persen masyarakat menyatakan puas terhadap program kesejahteraan sosial yang dijalankan pemerintah,” ujar Johanes.
Sementara itu, dalam aspek penegakan hak asasi manusia (HAM), tingkat kepuasan publik mencapai 77,3 persen.
Meski secara umum tingkat kepuasan tinggi, TBRC mencatat adanya catatan pada sektor ekonomi, khususnya terkait daya beli masyarakat.
Tingkat kepuasan terhadap kinerja ekonomi pemerintah tercatat sebesar 60,6 persen. Namun, terkait harga kebutuhan pokok, tingkat kepuasan berada di bawah 50 persen.
“Hanya 49,7 persen masyarakat yang puas terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga harga pangan tetap terjangkau, sementara 50,3 persen menyatakan tidak puas,” ungkap Johanes.
Kondisi ini sejalan dengan persepsi masyarakat terhadap ekonomi rumah tangga. Sebanyak 57,6 persen responden mengaku pendapatan keluarga menurun, sedangkan 34,1 persen menyatakan tidak mengalami perubahan namun tidak mampu menabung. “Hanya 2,1 persen responden yang menyatakan pendapatan mereka meningkat,” tambahnya.
Beberapa program pemerintah juga mendapatkan penilaian beragam. Program MBG memperoleh tingkat kepuasan sebesar 63,4 persen, sementara program Koperasi Merah Putih berada di angka 58,7 persen.
TBRC menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan ekonomi yang langsung berdampak pada masyarakat.
“Pemerintah perlu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta perlindungan daya beli, khususnya bagi kelas menengah dan bawah,” kata Johanes.
Survei ini dilakukan pada 9–19 April 2026 dengan melibatkan 1.810 responden di 38 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah wawancara tatap muka dengan teknik multistage random sampling.
TBRC menyebutkan bahwa survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar ±2,25 persen.
“Survei ini dirancang untuk merepresentasikan populasi warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun secara nasional,” pungkas Johanes. (Lia Hambali)
Reporter : Edo Lembang
