Medan, AgaraNews.com // Penyidik Unit II Sat Reskrim Polres Batubara berinisial Aipda HG diduga melakukan tindak pemerasan terhadap pengusaha di Kabupaten Batubara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oknum penyidik Unit Sat Reskrim Polresta Batubara terhadap pengusaha itu pun telah dilaporkan ke Propam Mabes Polri dan Polda Sumut.
“Ada dua pengusaha yang diduga menjadi korban oknum penyidik itu. Satu pengusaha kafe dan penjual pakaian,” ujar kuasa hukum korban Daniel S Sihotang SH didampingi didampingi Marudut H Gultom SH MH, dan Paul J J Tambunan, SE., SH., MH dari Pusat Bantuan Hukum Laskar Prabowo 08 saat ditemui di Mapolda Sumut, Jumat (24/4).
Ia mengungkapkan, awalnya pengusaha yang menjadi korban dugaan pemerasan itu membuka usaha kafe di area persawahan miliknya yang berlokasi di Dusun Ladang Lawas, Desa Pasar Delapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara.
Begitu juga penjual pakaian yang membuka usaha (toko) berada di area persawahan,” ungkapnya bahwa setelah membuka usaha itu oknum penyidik Aipda HG melakukan pemanggilan terhadap kedua pengusaha kecil tersebut.
“Alasan oknum polisi itu memanggil kedua klien kami itu karena menerima surat pengaduan masyarakat (dumas) sebab mendirikan usaha di area persawahan,” ujar pengacara tersebut.
Lebih lanjut, Daniel menerangkan bahwa kliennya setelah surat menerima panggilan itu pun mendatangi (bertemu) oknum penyidik di gedung Sat Reskrim Polres Batubara untuk memberikan klarifikasi.
“Saat bertemu penyidik Aipda HG di ruang kerjanya klien saya itu menyampaikan klarifikasi bahwa tempat usahanya berada dilahan miliknya sendiri dan mempunyai izin mendirikan tempat usaha serta akta notaris jual beli. Begitu juga pengusaha pakaian menyampaikan klarifikasi yang sama kepada polisi tersebut,” terangnya.
Namun, Daniel menyebutkan oknum penyidik itu terus mencari kesalahan tentang keberadaan lokasi dan izin usaha tersebut. Seperti menanyakan tentang izin usaha, izin sumut bor serta lainnya.
“Nah, klien saya tetap menjawab bahwa usahanya telah memiliki izin dan menunjukan suratnya kepada penyidik tersebut. Akan tetapi penyidik itu tetap memaksakan kehendaknya dengan mencari-cari kesalahan,” sebutnya bahwa penyidik juga membawa nama Kapolres Batubara dan Kasat Reskrimnya dalam melakukan pemeriksaan tersebut.
“Hingga akhirnya, oknum penyidik itu diduga meminta uang puluhan juta kepada kedua pengusaha kecil itu dengan alasan agar tidak kembali dipanggil (periksa),” beber Daniel seraya memiliki bukti suara rekaman tentang adanya dugaan permintaan uang oleh penyidik tersebut.
Daniel dan Marudut menambahkan, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oknum penyidik Sat Reskrim Polres Batubara itu telah dilaporkan ke Propam Mabes Polri dan Polda Sumut. “Perilaku oknum polisi itu sangat merugikan masyarakat terutama para pengusaha kecil di Kabupaten Batubara. Oleh karena saya berharap Bapak Kapolri dan Kapolda Sumut untuk segera memberikan Sanski tegas,” pungkasnya. (DV/Lia Hambali)
