Tanah Karo – 1 Mei 2026, AgaraNews .com // Pemerintah Kabupaten Karo bersama DPRD Kabupaten Karo menyambut hangat kedatangan delegasi dari DPC FSBSI-KSBSI Kabupaten Karo dan Exco Partai Buruh Kabupaten Karo dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Jumat 1 Mei 2026. Aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di Kantor DPRD Karo tersebut berjalan dengan lancar, tertib, dan kondusif.
Kehadiran rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan, didampingi anggota DPRD lainnya, serta mewakili Bupati Karo, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Munarta Ginting, SP. Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe, Kasatpol PP, Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM, serta perwakilan Polres Karo.
Dalam orasinya, perwakilan buruh menyampaikan tujuh poin tuntutan utama, di antaranya:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Dukungan kepada Pemerintah Pusat untuk pengesahan UU Ketenagakerjaan yang baru.
2. Penghentian segala bentuk eksploitasi terhadap buruh di Kabupaten Karo.
3. Penegakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karo melalui mekanisme tripartit.
4. Jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi seluruh buruh perusahaan di Karo.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
6. Desakan kepada Disnakerkopukm Karo untuk memanggil dan memeriksa perusahaan yang melanggar hak buruh.
7. Pembentukan Pansus DPRD terkait pelanggaran hak normatif buruh dan pembentukan Komite Pengurus Ketenagakerjaan Kabupaten Kar.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan, menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti aspirasi para pekerja. “Kami akan mengundang perwakilan buruh dan pihak eksekutif untuk duduk bersama dalam rapat resmi guna membahas secara mendalam pernyataan sikap ini agar ditemukan jalan keluar yang konkret,” tegas Iriani.
Senada dengan hal tersebut, Staf Ahli Bupati Karo bidang Ekonomi dan Pembangunan, Munarta Ginting, SP, menyampaikan bahwa Pemkab Karo akan mengedepankan langkah dialogis (sharing) dengan perwakilan buruh. “Kami mencari win-win solution dan akan mengkaji regulasi yang ada agar iklim perburuhan di Karo menjadi lebih baik. Seluruh catatan hari ini akan segera saya laporkan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan kedepan,” ujarnya.
Di sisi lain, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe yang hadir juga menegaskan komitmen mereka untuk terus melakukan sosialisasi masif kepada perusahaan-perusahaan di Karo, baik yang sudah terdaftar maupun belum, guna memastikan seluruh tenaga kerja baik PKWT maupun non PKWT mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang layak.
Pertemuan ditutup dengan kesepahaman untuk menjaga komunikasi yang harmonis antara buruh, pemerintah, dan pengusaha demi mewujudkan kesejahteraan pekerja di Tanah Karo. (Lia Hambali)
Sumber : Diskominfo
