Tanjungbalai,Agara News Com // Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama, menginisiasi pemasangan ratusan spanduk di berbagai penjuru Jakarta sebagai bentuk dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan mafia migas di Pertamina. Aksi ini juga disertai dengan desakan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menangkap Riza Chalid dan kroni-kroninya yang diduga terlibat dalam skandal korupsi tata kelola minyak mentah di subholding Pertamina.
“Kami mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan Oleh Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn)Prabowo Subianto dalam menuntaskan praktik mafia migas di Pertamina. Negara harus hadir dan menindak tegas para pelaku kejahatan ini, termasuk Riza Chalid dan jaringannya yang selama ini diduga bermain dalam tata kelola minyak mentah,” ujar Haris Pertama dalam pernyataan tertulis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Haris menyoroti dugaan korupsi yang terjadi di 3 subholding Pertamina, yang berpotensi menyebabkan kerugian negara ratusan triliun rupiah.
“Kejagung agar segera melakukan tindakan hukum yang tegas dengan menyeret Riza Chalid dan kroni-kroninya yang jadi biang kerok bisnis migas tanah air”, tegasnya. 
Ia juga ingin memastikan bahwa tidak ada lagi impunitas bagi mereka yang menggarong kekayaan negara.
“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, apalagi seperti rahasia umum para mafia migas ini sudah ssngat meresahkan grogoti perusahaan kebanggaan masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Menurut Haris Pertama, keberadaan mafia migas di tubuh Pertamina harus segera diberantas karena telah mencederai perusahaan negara yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran strategis dalam ketahanan energi nasional.
“Pertamina harus diselamatkan dari oknum-oknum yang hanya mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan kepentingan bangsa. Jika mafia migas terus bercokol, bukan hanya keuangan negara yang dirugikan, tetapi juga stabilitas harga energi dan kesejahteraan masyarakat luas,” tegasnya.
Secara hukum, dugaan keterlibatan mafia migas dalam skandal ini dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
“Pasal 2 dan Pasal 3 UU tersebut mengatur bahwa setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda hingga miliaran rupiah”, urainya.
Selain itu, jika terbukti adanya kolusi dan konspirasi dalam praktik korupsi ini, para pelaku juga bisa dijerat dengan pasal dalam KUHP terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Para mafia migas ini juga dapat dijerat TPPU yang memungkinkan penyitaan aset yang diperoleh dari hasil kejahatannya”, tandasnya.
Haris Pertama juga menegaskan bahwa Pertamina harus kembali ke khitahnya sebagai perusahaan negara yang mengelola energi demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir mafia yang merusak tata kelola migas nasional.ujar Haris Pertama,SH Pada Agara News.Com Melalui Selulernya dari Jakarta Pada Sabtu,08/03/2025 Pukul 14.00 Wib
“Kita harus menyelamatkan Pertamina, karena ini adalah simbol kemandirian energi bangsa. Jangan biarkan perusahaan negara yang kita banggakan ini terus dijadikan ladang bancakan oleh mafia yang rakus dan tamak,” tegasnya.
KNPI pun berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan memastikan bahwa pemerintah serta aparat penegak hukum benar-benar bertindak sesuai dengan amanat konstitusi.
“Kami ingin melihat Indonesia yang bersih dari mafia migas. Presiden Prabowo sudah berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih, dan kami sebagai pemuda bangsa akan berdiri di garis depan untuk mendukung perjuangan ini,” pungkas Haris Pertama Menutup Komentarnya.
(Laporan: Sofyan Parinduri BA-Kabiro)
