Rakyat Minta KPK Didesak Tangkap Direktur PT.GMC : Pengembang Pesona Indah Cemara Sudah Merugikan Rakyat, Bikin Negara Buntung

LIA HAMBALI

- Redaksi

Rabu, 14 Oktober 2026 - 06:13 WIB

50199 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Medan, Sumut. Agaranews.com // Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak turun gunung untuk menangkap Direktur PT. Graha Makmur Cemerlang (GMC) Albert Lim, selaku pengembang dari properti Pesona Indah Cemara yang dibangun di Sampali  Kecamatan Percut Sei Tuan. Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

‎Penangkapan tersebut menurut Praktisi Hukum Jauli Manalu sangat berguna untuk membuktikan adanya dugaan penyelewengan dan persekongkolan jahat untuk merugikan rakyat dan keuangan negara lewat penjualan aset dengan kemasan investasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

‎”Saya mendesak agar KPK menangkap dan memeriksa Direktur PT. GMC. Ini untuk membuktikan dugaan kerugian keuangan negara dalam pemanfaatan aset berupa lahan negara dengan dalih investasi. Kalau investasi negara untung, nah, apakah dalam hal ini negara untung atau sebaliknya buntung,” terangnya, Rabu (7/10/2026) siang.

‎‎Jauli Manalu mensimulasikannya dengan kalkulasi kasar mulai dari biaya perolehan lahan. Tentu saja asumsi ini masih mengesampingkan persoalan keabsahan kepemilikan tanah. Umumnya, tanah eks HGU yang dilepaskan negara biasanya ditebus dengan biaya pengurusan atau kompensasi yang sangat murah jika dibandingkan harga pasaran komersial.

‎Katakanlah berkisar di angka Rp200.000 hingga Rp500 ribu per meter persegi. Untuk lahan seluas 10 hektare, pengembang diperkirakan hanya merogoh kocek sekitar Rp20 miliar hingga Rp50 miliar, atau bahkan lebih murah lewat skema perizinan khusus.Lanjut Jauli Manalu, setelah disulap menjadi perumahan elite Pesona Indah Cemara lengkap dengan infrastruktur dasar, harga tanah dan bangunan meroket tajam menjadi rata-rata Rp5 juta hingga Rp10 juta per meter persegi. Atau unit rumah dijual seharga Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar per unit.

‎Dari 10 hektare lahan, setelah dikurangi fasilitas umum, jika efektif terbangun sekitar 600 unit rumah, omzet kotor yang dikantongi pengembang bisa menyentuh angka Rp900 miliar hingga Rp1,2 triliun. Faktanya, luas tanah yang dibangun mencapai 44 hingga 45 Ha.

‎Setelah dipotong biaya konstruksi, perizinan, dan pemasaran (misal total modal produksi Rp400 miliar), pengembang masih mengantongi cuan bersih fantastis antara Rp500 miliar hingga Rp800 miliar.

‎‎”Dari hitungan kasar ini sudah bisa dilihat. Korporasi mendapat omzet triliunan rupiah, apa yang didapat negara. Tanah strategis lepas HGU hilang dari portofolio aset negara, hak masyarakat yang tercantum dalam daftar normatif raib, dan kas negara hanya kebagian remah-remah pajak transaksi standar. Negara telak ketiban apes,” ungkapnya, Selasa (6/10/2026) siang.

‎Belum selesai soal peralihan status lahan yang menabrak hak subjek penerima, muncul persoalan hukum lain yang tak kalah krusial, kewajiban penyediaan fasilitas atau pelepasan 20% lahan untuk kepentingan masyarakat.

‎Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 maupun Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, setiap pengembang skala besar yang memanfaatkan tanah negara atau alih fungsi lahan wajib mendedikasikan sebagian proporsi pengembangannya atau berkontribusi nyata untuk kepentingan sosial dan masyarakat sekitar.

‎”Apakah alokasi 20% lahan tersebut benar-benar diberikan kepada masyarakat tempatan atau kelompok yang namanya tercantum sejak awal. Ataukah kewajiban tersebut “disulap” menjadi fasilitas internal perumahan komersial yang justru dinikmati oleh para pembeli perumahan elite itu sendiri,” tanya Jauli Manalu.

‎Kasus Pesona Indah Cemara pada akhirnya mengarah kepada ‘perampokan’ aset negara model baru, dengan kedok investasi. Hak-hak masyarakat yang tadinya dikantongi dalam daftar resmi penerima tanah eks HGU seolah menguap begitu saja kalah bersenjata modal korporasi.

‎Atas dasar itu, Juli Manalu dan Nelly pardede serta Tiur Simamora mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Direktur PT. Graha Makmur Cemerlang (GMC) Albert Lim dan Sedayu group. Sebab, dari pemeriksaan inilah akan didapat celah dugaan penjualan aset negara dan tanah rakrat, berkedok kerjasama atau investasi yang belum mampu diungkap oleh APH manapun yang ada medan Sumatra utara.

‎Berdasarkan data yang ditelusuri Agaranews Online, lahan bersengketa tersebut merupakan areal yang dikeluarkan dari perpanjangan HGU berdasarkan SK 42/HGU/BPN/2000, dan telah didistribusikan kepada masyarakat berdasarkan surat PTPN I Regional I (red.dulu PTPN II) Nomor 20/X/611/X/2015 Tentang Permohonan Pelepasan Asset Milik PTPN II.

‎Lalu, surat Keputusan Gubernur Sumut 593.4/065.K/Tahun 2000 jo Surat Keputusan Gubernur Sumut No 593.4/2060/K Tahun 2000 Tanggal 17 Mei 2000, Keputusan 593/4583 Tanggal 28 Mei 2015 Tentang Daftar Nominatif dan Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah Eks HGU seluas 4,8 Ha Desa Sampali.

‎Bahkan dalam sebuah dokumen Notulen Rapat 14 November 2016, BPN menegaskan bahwa lahan ini memang sudah dikeluarkan dari HGU dan tercatat sebagai tanah yang telah masuk dalam matrikulasi Tim B Plus atas nama Indra Sadono.

‎Sementara itu, Redaksi Aktual Online telah mengirimkan surat secara resmi permohonan kepada Direktur PT. GMC Albert Lim. Namun, hingga sekarang, permintaan tersebut belum mendapat jawaban.,(“Tim/JS”)

Berita Terkait

Bapenda Kota Tangerang Disorot Pers, Dinilai Tidak Transparan Soal Anggaran Advertorial 2026
Ditargetkan Rampung 2028, Pramono Groundbreaking Blok VI Pasar Senen
H. Ulung Purnama Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Calon Wakil Presiden RI, Soroti Sinergi Pemerintahan dan Aspirasi Daerah
Regenerasi Petani Jadi Tantangan Seminar Ketahanan Pangan BEM Undip, Mahasiswa Diajak Kawal Distribusi Pupuk Subsidi
LSM KCBI :  Restorasi Ekosistem Sibayak Hanya Kedok Perusakan Lingkungan
Pastikan Keamanan dan Kualitas Makanan, Dokkes Polres Pelabuhan Tanjung Priok Laksanakan Pemeriksaan Food Safety Program MBG Polri
Perkuat Sinergitas Keamanan Kawasan Pelabuhan, Kapolres Priok Kunjungi KSOP Kelas Utama Tanjung Priok
Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Sosialisasi Kesehatan, Personel Polri Dibekali Pengetahuan Bantuan Hidup Dasar dan Penanganan Kegawatdaruratan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:39 WIB

Bapenda Kota Tangerang Disorot Pers, Dinilai Tidak Transparan Soal Anggaran Advertorial 2026

Selasa, 17 November 2026 - 16:35 WIB

Ditargetkan Rampung 2028, Pramono Groundbreaking Blok VI Pasar Senen

Selasa, 17 November 2026 - 16:28 WIB

H. Ulung Purnama Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Calon Wakil Presiden RI, Soroti Sinergi Pemerintahan dan Aspirasi Daerah

Selasa, 17 November 2026 - 16:23 WIB

Regenerasi Petani Jadi Tantangan Seminar Ketahanan Pangan BEM Undip, Mahasiswa Diajak Kawal Distribusi Pupuk Subsidi

Selasa, 17 November 2026 - 16:17 WIB

LSM KCBI :  Restorasi Ekosistem Sibayak Hanya Kedok Perusakan Lingkungan

Selasa, 17 November 2026 - 15:47 WIB

Perkuat Sinergitas Keamanan Kawasan Pelabuhan, Kapolres Priok Kunjungi KSOP Kelas Utama Tanjung Priok

Selasa, 17 November 2026 - 15:44 WIB

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Sosialisasi Kesehatan, Personel Polri Dibekali Pengetahuan Bantuan Hidup Dasar dan Penanganan Kegawatdaruratan

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Kodim 0212/TS Pembangunan Jembatan Beton di Pijorkoling Capai 48,14 Persen

Berita Terbaru