Rendahnya Daya Serap APBA TA 2025, Akhibat Prakter Kotor Lelang Proyek di SKPA

ABDIANSYAH,SST

- Redaksi

Senin, 21 April 2025 - 01:41 WIB

50140 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Opini oleh : Sri Radjasa MBA

KOORDINATOR Transparansi Tender Indonesia (TTI) Nasruddin Bahar menilai, daya serap APBA TA 2025 memasuki kuartal ke II masih sangat rendah, berkisar 13 % disektor phisik dan 12,4 % disektor keuangan. Data tersebut diambil dari monitoring P2K pemerintah Aceh.

Problem rendahnya daya serap APBA diawal tahun anggaran, harus menjadi atensi pemerintah Aceh, mengingat persoalan tidak terealisasinya APBA diakhir tahun anggaran, menjadi hal yang terus berulang setiap tahun. Tentunya akibat buruknya kinerja pemerintah Aceh dalam tata kelola APBA, menyebabkan rakyat Aceh tidak mampu keluar dari persoalan kemiskinan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Transparansi Tender Indonesia(TTI), simpul sumbatan terhadap kucuran APBA, bersumber dari maraknya praktek kotor lelang proyek dilingkungan SKPA, dengan modus menunda-nunda pengumuman kegiatan lelang pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LPSE Aceh.

Modus tersebut merupakan bagian dari praktek para begal proyek, untuk mengejar rente yang tertinggi. Simpul sumbatan kedua terhadap realisasi APBA, adalah keterlibatan eksekutif, legislative dan yudikatif Aceh dalam praktek begal proyek.

Praktek begal proyek teranyar, berdasarkan informasi yang didapat dari hasil konfirmasi pimpinan RS Jiwa Aceh, bahwa RS Jiwa Aceh telah mendapat arahan dari seorang ASN inisial S di ULP Aceh, agar paket-paket padat modal di lingkungan RS Jiwa Aceh dan rumah sakit lain di Aceh, dalam proses lelang harus berkoordinasi dengan oknum S yang digadang-gadang sebagai kepercayaan orang nomor satu di Aceh. Sudah saatnya Gubernur Aceh tegas dan konsekuen, terhadap praktek begal proyek seperti di RS Jiwa Aceh yang diduga marak terjadi di SKPA lain. Carut marut tata kelola pemerintahan Aceh, sebagai penyebab kebocoran APBA dan kemiskinan berkepanjangan, adalah akibat rendahnya moral dan hilangnya nurani kemanusiaan para pemangku kebijakan di Aceh.

Sejarah era keemasan Aceh dibawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, kini hanya tinggal sebagai cerita yang teronggok di perpustakaan sekolah dan menjadi mimpi rakyat kecil Aceh yang tak berharap bangun dari tidur, karena kembali dihadang kesulitan hidup yang semakin berat.

Penulis adalah Pemerhati Intelijen

Berita Terkait

Fasilitas Mewah di Tengah Kemiskinan, SAPA Minta DPRA Segera Evaluasi Diri
Rakor Keluarga Ulee Balang Sepakat Restrukturisasi Pengurus Dan Rencana Kerja
TA Khalid : Pupuk Subsidi Harus Dijual Dengan Harga HET Di Aceh
Simpul Mahasiswa Gayo Lues Syahputra Ariga, Sayangkan Sikap Tidak Etis Ketua Forbes DPRA Dapil Vlll
Desak Pemerintah Pusat berikan hak kelola Migas diatas 12 Mil untuk Aceh
SAPA Desak Pemerintah Aceh Hentikan Anggaran untuk Instansi Vertikal di APBA 2025
Plt Sekda Aceh: BRA Kunci Menjaga Perdamaian Aceh
TA Khalid Dinobatkan Ketua Umum Bangsawan Aceh