KUTACANE — Agaranews.net Ketua KALIBER ACEH mengapresiasi masuknya berbagai program strategis pemerintah, khususnya pembangunan irigasi melalui P3-TGAI, yang dinilai sangat membantu petani Aceh Tenggara dalam menghadapi persoalan air dan memperkuat ketahanan pangan.
Menurut KALIBER ACEH, program pembangunan harus dikawal, bukan diganggu. Pengawasan memang wajib, tetapi harus berdasarkan kewenangan, data dan mekanisme hukum. Jika ditemukan dugaan penyimpangan, laporkan kepada aparat berwenang—bukan melakukan tekanan terhadap kepala desa maupun kelompok tani.
“Kita dukung pengawasan, tetapi jangan sampai pengawasan berubah menjadi tekanan. Kalau ada dugaan penyimpangan, buktikan dan laporkan. Jangan membuat petani takut bekerja,” tegas Ketua KALIBER ACEH.
KALIBER juga mengapresiasi anggota DPR RI yang aktif memperjuangkan program pembangunan untuk Aceh Tenggara. Semakin banyak program pusat yang berhasil dibawa ke daerah, semakin besar pula manfaat yang diterima masyarakat.
Di tengah kebutuhan pembangunan tersebut,
Ketua KALIBER ACEH mengingatkan agar informasi negatif yang belum terverifikasi tidak dijadikan alat untuk membangun stigma terhadap daerah. Kritik boleh tajam, tetapi fakta harus jelas dan tuduhan harus bisa dibuktikan.
Aceh Tenggara juga disebut sedang didorong untuk mendapatkan program strategis mitigasi bencana dari hulu hingga hilir, termasuk kajian penataan Kali Alas dan Kali Bulan dengan nilai program yang disebut mencapai lebih dari Rp2 triliun. Rencana tersebut, menurut KALIBER, harus dikawal secara transparan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan setiap program yang masuk langsung dicurigai. Kalau ada kesalahan, bongkar dengan bukti. Kalau program itu baik, jangan dihalangi. Aceh Tenggara butuh pembangunan, bukan kegaduhan.”
KALIBER ACEH menyerukan kepada OPD, kepala desa, kelompok tani dan seluruh masyarakat agar berani melaporkan jika benar terjadi pungutan, tekanan atau pemerasan. Sebaliknya, setiap kritik juga harus disampaikan secara bertanggung jawab.
Aceh Tenggara harus membuka pintu bagi pembangunan, memperkuat pengawasan, dan menutup ruang bagi
