Bandung,Agaranews.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW); LSM KOREK Provinsi Jawa Barat menggelar Audensi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Kamis 26 Juni 2025 di ruang rapat kantor dinas Setempat.
Dalam kegiatan Audensi tersebut membahas pengadaan mobil ambulans mini ICU dengan anggaran Rp.14 miliar rupiah dan pengadaan 17 jenis obat dengan anggaran Rp.35 miliar rupiah.
Ketua DPW LSM KOREK Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa dinas kesehatan provinsi Jawa Barat merupakan dinas yang mengelola anggaran terbesar setelah dinas pendidikan sehingga pihaknya perlu melakukan kajian terkait pengadaan mobil ambulan dan pengadaan obat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut menurut Wilson bercermin pada kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar tahun anggaran 2012 dengan anggaran proyek mencapai Rp 88 miliar.
Sehingga menurut nya dalam audiensi tersebut meminta kejelasan tentang pengadaan ambulan dan obat-obatan di dinas kesehatan provinsi Jawa Barat.
Menanggapi hal tersebut Pelaksana Yankes Ucup Saipulrahman menjelaskan kebutuhan ambulan mini ICU untuk mengawal kebutuhan RSUD yang tidak memiliki mini ICU.
“Dasar pengganggaran berdasarkan e-katalog” ujarnya.
Sebenarnya, lanjut Ucup banyak RSUD yang mengusulkan kan tapi karna gubernur berkantor di 4 keresidenan dan ini merupakan misi gubenur.
Adapun keresidenan yakni Bogor, Purwakarta, Garut dan Cirebon untuk harganya perunit sekitar 3,3 Miliar.
“Untuk jenis mobilnya tentunya kita memilih kapasitas besar tapi kita belum memilih merek mobilnya, jelas Ucup.
Ucup juga mengatakan pengadaan 4 ambulan mini ICU tersebut belum terealisasi saat ini akan tetapi realisasi nya di anggaran perubahan.
Sementara itu ditempat yang sama Aropiyan bagian farmasi menyampaikan pengadaan obat dianggarkan sebesar Rp. 35 miliar untuk 17 Jenis Obat bersumber dari DAK pusat.
17 obat tersebut peruntukan nya untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak diprogram oleh kementerian kesehatan kewenangannya ada di provinsi Jawa Barat.
Perhitungan nya berdasarkan dasar kebutuhan dari puskesmas yang ada di provinsi Jawa Barat kemudian naik ke tingkat kabupaten/kota dan kemudian di rekap di provinsi menjadi kebutuhan provisi.
Dari 17 obat yang di anggaran 15 yang sudah terealisasi sementara dua jenis obat gentamicin dan mineral belum terealisasi, ungkapnya.
Saipul
