Sidoarjo, AgaraNews. Com // Tiga Bupati Sidoarjo terjerat korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terbaru , KPK mengungkap masih adanya celah korupsi di APBD Sidoarjo 2025 senilai 5,9 triliun .
Dalam audiensi KPK dengan jajaran Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo di Gedung Merah Putih KPK , Jakarta Selasa , 15 April 2025 .
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengundang langsung Bupati Sidoarjo Subandi , Wakil Bupati Mimik Inndayana , Sekda Fenny Apridawati , Pimpinan DPR . Kepala Fraksi , dan seluruh Kepala OPD .
Direktur koordinasi dan Supervisi wilayah 111 KPK , Ely Kusumastuti menegaskan bahwa Sidoarjo mendapat pengawasan khusus dalam tiga periode terakhir. Selain karena Bupati Sidoarjo sebelumnya tertangkap dalam operasi tangkap tangan ( OTT ) karena penerimaan suap , laporan masyarakat terkait dugaan korupsi juga tinggi .
Ely menyampaikan titik rawan penyimpangan dalam penggunaan anggaran masih di tiga area , yakni perencanaan, pengunaan anggara , dan pengadaan barang dan jasa ( PBJ )
” Disinilah asal muasalnya korupsi, kalau perencanaan, penganggaran,dan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai regulasi, maka peluang penyimpangan terbuka lebar, saya berharap untuk Pemkab Sidoarjo tidak ada pengaduan, tidak ada OTT , tidak dipanggil KPK dan APH mari kita benahi dan kita cegah bersama,”
Ely menjelaskan Sidoarjo masuk dalam 5 daerah dengan pengawasan khusus KPK salah satunya karena APBD Sidoarjo 2025 cukup tinggi sebesar Rp 5,947 triliun, selain itu laporan masyarakat dalam tiga periode cukup tinggi terhadap penggunaan APBD Sidoarjo.
Iya menyebutkan belanja hibah 284 miliar dan bantuan sosial ( bansos ) Rp 100 miliar menjadi pos yang disorot. Karena kedua pos ini kerap menjadi celah korupsi .
” Pemkab Sidoarjo Sekarang diisi oleh 60 % incumbent . Semuanya terlibat dalam pengawasan keuangan daerah , melaksanakan amanah undang – undang , sehingga perlu di tanamkan mindset untuk pengabdian . Pasalnya, sejauh ini indikasi yang kami terima, banyak usulan pokok – Poko pikiran ( pokir ) DPRD yang masuk melalui SIPD , tapi realisasi nya berbeda . Pengadaan langsung mendominasi – ini sudah menjadi pola umum,” beber Ely. ( Arif Garuda //Lia Hambali)
