Tanah Karo, AgaraNews. Com // Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Kekayaan Intelektual, Berkat Elhan Harefa, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Karo pada Jumat, 23 Mei 2025.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang layanan hukum, kekayaan intelektual, dan pengembangan kelembagaan di wilayah Kabupaten Karo.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah agenda penting, di antaranya percepatan pengembangan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Karo sebagai bagian dari program nasional, pemberian sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap 21 karya, serta fasilitasi pendaftaran Hak Cipta untuk resep kuliner khas Karo. Pemerintah Kabupaten Karo menyambut baik inisiatif dan dukungan Kemenkumham dalam mendorong legalitas koperasi melalui pendampingan badan hukum, termasuk penyusunan akta pendirian koperasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sangat mengapresiasi perhatian dan dukungan dari Kemenkumham Sumatera Utara. Kerja sama ini sangat penting dalam mendorong legalitas kelembagaan masyarakat serta perlindungan kekayaan intelektual yang menjadi identitas dan kekuatan ekonomi daerah,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo, Munarta Ginting.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong kabupaten/kota untuk aktif mendaftarkan karya intelektual, termasuk mendukung koperasi lokal agar memiliki kekuatan hukum yang jelas.
“Kami siap bersinergi dengan Pemkab Karo agar potensi daerah, baik dari sektor budaya, kuliner, maupun inovasi masyarakat, dapat dilindungi secara hukum dan memiliki nilai ekonomi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kemenkumham juga memberikan kontak langsung pejabat yang menangani layanan hukum dan HKI agar Pemerintah Kabupaten Karo dapat berkoordinasi dalam revisi dokumen dan percepatan tindak lanjut. Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong terwujudnya layanan hukum yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Kabupaten Karo. ( Lia Hambali)
Sumber : Diskominfo
