Kampar, AgaraNews. Com //
Dugaan pungutan liar dalam bentuk penjualan sampul ijazah dan pengutipan biaya perpisahan di UPT SDN 003 Desa Sukarami, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, semakin ramai menjadi sorotan publik. Sejumlah media daring nasional telah memberitakan praktik yang diduga menyalahi aturan tersebut.
Namun sayangnya, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Kampar, H. Aidil, M.Pd, memilih bungkam dan belum memberikan jawaban atas konfirmasi resmi yang dilayangkan oleh awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui surat konfirmasi resmi yang dikirimkan oleh Pimpinan Redaksi media nasional www.derapperistiwa.id dan Hariandetik-news.com, wartawan meminta klarifikasi dari Kadispora Kampar mengenai tiga poin penting, yakni:
1. Tanggapan atas dugaan pungutan biaya perpisahan dan penjualan sampul ijazah oleh pihak sekolah UPT SDN 003 Tapung Hulu.
2. Apakah terdapat regulasi yang membolehkan pelaksanaan perpisahan yang berpotensi membebani wali murid.
3. Kejelasan aturan terkait penjualan sampul ijazah di lingkungan satuan pendidikan.
Sayangnya, meski surat tersebut telah dikirimkan secara resmi, Kadispora Kampar tidak merespons ataupun memberikan pernyataan klarifikasi yang dimaksud.
Ketidakhadiran suara resmi dari pihak Dinas dalam menyikapi isu ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Padahal, konfirmasi dari instansi terkait sangat penting guna meluruskan informasi serta menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam dunia pendidikan.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023, pihak sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun yang memberatkan peserta didik dan wali murid, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan perpisahan maupun penjualan perlengkapan administrasi kelulusan seperti sampul ijazah.
Masyarakat dan para pemerhati pendidikan berharap agar Dinas Pendidikan Kampar tidak tutup mata terhadap laporan yang telah berkembang luas ini. Jawaban resmi dari Kadispora Kampar menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa satuan pendidikan di bawah naungannya menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan koridor hukum dan etika pelayanan publik.
Hal keterangan informasi dirangkum pada Sabtu 28/6/2025.( Lia Hambali/Tim)
